KKB Papua

KABAR TERBARU Korban Kebrutalan KKB Papua di Nduga: BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Biaya Perawatan

Berikut kabar terbaru korban kebrutalan KKB Papua di Nduga, BPJS Ketenagakerjaan tanggung perawatan para korban.

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi
Kolase Tribun Papua
Ilustrasi anggota KKB Papua (kiri) dan Salah satu korban kebrutalan KKB (kanan). Simak kabar terbaru korban kebrutalan KKB Papua di Nduga, BPJS Ketenagakerjaan tanggung perawatan para korban. 

Karena dengan adanya perlindungan dari BPJAMSOSTEK, pekerja dapat berkerja dengan tenang yang secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerjanya,” ujar Roswita dalam keterangannya, Jumat (22/7). 

Seperti dilansir dari Kontan dalam artikel 'BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Tanggung Seluruh Biaya Perawatan Korban KKB di Papua'.

Sementara itu ditempat yang terpisah, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus, Aris Setiawan selaku Pps Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Menara Jamsostek juga menyayangkan aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB Papua di Nduga, Papua tersebut. 

“Kami sangat menyayangkan atas kejadian ini, semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ucapnya. 

Lebih lanjut, Aris mengajak kepada seluruh pekerja agar melindungi dirinya dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK

“Ayo lindungi diri kita dengan program jaminan sosial BPJAMSOSTEK,” ajak Aris. 

Jenderal Andika Perkasa Diminta Lebih Tegas

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Saat Memberikan Perintah Tegas Jelang Pemilu 2024.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa)

Kebrutalan KKB Papua di Kabupaten Nduga masih jadi sorotan publik, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta lebih tegas.

Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof. Muradi.

Muradi berharap Pemerintah lebih tegas menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua guna memberantas aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut.

"Panglima TNI Jenderal (TNI) Andika Perkasa telah menyatakan akan melakukan tindakan, namun dengan pendekatan berbeda.

Saya berharap pendekatan berbeda itu akan lebih tegas sehingga efektif meredam konflik di Tanah Papua," kata Muradi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Muradi, tindakan tegas dari Pemerintah kepada KKB Papua perlu dilakukan karena banyak masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan sangat terganggu dengan keberadaan kelompok tersebut.

"Lebih banyak masyarakat yang menginginkan Papua jauh lebih baik di bawah naungan NKRI.

Masyarakat Papua sudah cerdas, mereka bisa merasakan sentuhan pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan Pemerintah pusat," katanya.

Sumber: Kontan
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved