Anak Kiai Jombang Tersangka Pencabulan

998 Santri Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Telantar Seusai Izin Dicabut Akibat Ulah MSAT Anak Kiai Jombang

Sebanyak 998 santri dan santriwati Ponpes Shiddiqiyyah Ploso terancam telantar imbas Kementerian Agama ( Kemenag) mencabut izin lembaga tersebut.

Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 998 santri dan santriwati Ponpes Shiddiqiyyah Ploso terancam telantar jika tidak segera dipindahkan, imbas Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin lembaga tersebut.

Hal itu tak lepas dari ulah anak kiai Jombang sekaligus pengasuh Ponpes tersebut, Much Subchi Azal Tzani alias MSAT alias Mas Bechi (41) sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap santriwati.

Menurut Kemenag, perilaku MSAT mencerminkan kemaslahatan, kemanfaatan, perbuatan baik dari Ponpes Shiddiqiyyah Ploso itu telah hilang.

Kemenag pun menyarankan kepada para orang tua santri dan santriwati segera memindahkan anaknya ke pesantren lainnya.

Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim As'adul Anam menyebutkan rincian jumlah santri dan santriwati terdaftar di jenjang Ula (SD), santri laki-laki 169 orang dan perempuan 140 orang.

Secara keseluruhan, jumlah santri dan santriwati jenjang Ula berjumlah 309 orang.

Tingkat Wustho, santrinya berjumlah 244 orang dan santriwati 221 orang. Sehingga keseluruhannya ada 465 orang.

Baca juga: AKHIR Pelarian MSAT Anak Kiai Jombang, 6 Bulan Buron Sembunyi di Balik Ponpes Shiddiqiyyah Ploso

Adapun untuk tingkat Ulya atau SMA, jumlah santri ada 128 orang dan santriwati 96 orang. Sehingga keseluruhan santri dan santriwati di jenjang Ulya ada 224 orang.

Kondisi anak kiai Jombang usai ditangkap Polisi dan dijebloskan ke sel isolasi Lapas Medaeng, kini tak boleh dikunjungi keluarga.
Kondisi anak kiai Jombang usai ditangkap Polisi dan dijebloskan ke sel isolasi Lapas Medaeng, kini tak boleh dikunjungi keluarga. (Kolase Ist/Shutterstock)

"Jumlah keseluruhan santri dan santriwati di sana ada 998 orang yang tercatat di sitem online kami. Sementara di sana, santri keseluruhan tercatat 1.041. Ada selisih 43, itu bisa jadi karena ada prinsip multi entry dan multi exit. Artinya, mereka bisa jadi keluar dan masuk setiap saat, disesuaikan dengan keinginan santri," kata Anam, Jumat (8/7/2022).

Anam mengungkapkan, dasar pencabutan izin operasional Ponpes Shiddiqiyyah tersebut diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dalam Pasal 2 UU tersebut, terdapat azas pesantren yang dikenal dengan istilah Ruhul Ma'had yang di dalamnya terdapat azas kemaslahatan.

"Oleh karena itu, sudah layak kalau kemudian izin operasional pondok pesantren (Shiddiqiyyah) itu dicabut. Jadi bukan dibekukan, tapi dicabut," kata Anam saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/7/2022).

Bantuan dihentikan

Pencabutan izin itu membuat Ponpes Shiddiqiyyah Ploso tak bisa lagi menerima bantuan pendanaan pendidikan maupun infrastruktur dan sebagainya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved