Imbas Risma Ancam Staf Dimutasi ke Papua, Komnas HAM Desak Minta Maaf hingga Reaksi Veronica Koman
Ancaman Menteri Sosial Tri RIsmaharini yang akan memindah pegawainya ke Papua karena tidak membantu operasional dapur umum di Balai Wyataguna, Kota Ba
lihat foto
SURYA.CO.ID - Ancaman Menteri Sosial Tri RIsmaharini yang akan memindah pegawainya ke Papua karena tidak membantu operasional dapur umum di Balai Wyataguna, Kota Bandung, Selasa (13/7/2021), berbuntut panjang.
Komnas HAM menuntut Risma minta maaf serta sejumlah politisi dan aktivis Papua bereaksi keras.
Seperti diketahui, saat memantau dapur umum di Balai Wyataguna Risma marah-marah melihat pegawai balai tersebut masih berada di dalam kantor dan tidak membantu di dapur umum.
Risma meminta kepada para pegawai Balai Wyata Guna untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor yang ber-AC.
"Rakyat lagi susah sekarang, tenaga-tenaga kesehatan semua susah, tapi semua teman-teman kayak priayi semua. Maunya duduk tempat dingin, enggak mau susah-susah. Ayolah kita peduli, jangan jadi priayi. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga, teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian," ujar Risma.
Baca juga: Kronologi Mensos Risma Marah di Bandung: Kesal Disambut Organ Tunggal hingga Ancam Mutasi ke Papua
Risma mengancam akan memindahkan seluruh ASN Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.
"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," ujar dia.
Terkait ini, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara meminta Risma minta maaf.
“Sebaiknya Bu Risma minta maaf,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi Kompas.com (grup surya.co.id), Rabu (14/7/2021).
Hal itu perlu dilakukan untuk membantu dan sekaligus melindungi harkat dan martabat masyarakat Papua.
“Dan mengupayakan supaya pemerintah mengirimkan putra-putra terbaiknya ke Papua, untuk membantu sekaligus melindungi harkat dan martabat masyarakat Papua,” ujar Beka.
Menurut Beka, Papua adalah daerah yang sederajat dengan daerah lainnya di Indonesia.
Dia menilai, Papua tidak sepantasnya menjadi tempat pembuangan atau penghukuman bagi orang yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik.
“Papua Bukan Tanah Kosong, bukan tempat pembuangan dan penghukuman bagi mereka yang dianggap tidak bisa bekerja. Papua setara dan sederajat dengan daerah lain di Indonesia,” kata dia.
Selain itu, Beka mengatakan pernyataan Risma dapat mempertebal stigmatisasi terhadap Papua dan Masyarakat Papua.
