Biodata Nur Yasin Anggota DPR yang Minta agar BLT Karyawan 2021 Jangan Dihapus, Kelahiran Jember

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak profil dan biodata Nur Yasin, anggota DPR RI yang meminta agar Bantuan Langsung Tunai atau BLT karyawan tahun 2021 jangan dihapus.

Sosok Nur Yasin turut jadi sorotan saat ia ikut dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/3/2021).

Dalan rapat tersebut, Nur Yasin mengungkapkan bahwa program BLT karyawan sangat dinanti masyarakat.

Baca juga: Alasan DPR Minta Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan, Dinanti Masyarakat hingga Dampaknya Jelas

Baca juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 akan Ada Lagi? DPR Usulkan Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan

Ia meminta agar program terkait pandemi yang berhasil di 2020 seperti BLT karyawan, jangan dihapus.

"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," ujar Nur.

Lantas, seperti apa profil dan biodata Nur Yasin?

Melansir dari laman dpr.go.id, Nur Yasin lahir di Jember, Jawa Timur pada 17 Oktober 1954.

Nur Yasin merupakan Presiden Direktur Kogas SA yang berlokasi di Jakarta.

Kogas SA merupakan sebuah sebuah perusahaan konsultan di Indonesia yang sering menjadi mitra pemerintah dalam berbagai proyek.

Nur Yasin juga aktif dalam kegiatan keorganisasian. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPP INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) mulai tahun 1996 hingga tahun 2007.

Prestasi itu dilanjutkannya dengan kembali dipilihnya dia menjadi Ketua DPP Kamar Dagang dan Industri Indonesia mulai tahun 2002.

Di kegiatan politik, ia merupakan salah seorang kader PKB yang aktif. Nur Yasin termasuk anggota Tim Ekonomi DPP PKB.

Riwayat Pendidikan:

- SD , SDN 2 Sukorejo Jember. Tahun: -
- SMP , SMPN 2 Jember. Tahun: -
- SMA , SMAN 1 Jember. Tahun: -
- S1 Perencanaan Tata Kota, Institut Teknologi Bandung. Tahun: - 1980
- S2 M. Bussines Adm., Institut Teknologi Bisnis dan Manajemen OTC. Tahun: - 1993
- S2 Magister Teknik, Universitas Indonesia. Tahun: - 2013

Riwayat Pekerjaan:

1. KOGAS S-A, Sebagai: Chairman. Tahun: 2007 -
2. PT. Kogas Driyap Konsultan, Sebagai: Komisaris Utama. Tahun: 2002 - 2009
4. PT. Kogas Pilar Nusantara, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 1999 - 2007
6. Consulting Services, Sebagai: Project Director. Tahun: 1999 - 2001
7. Kecamatan Dev. Program Consulting Services, Sebagai: Project Advisor. Tahun: 1998 - 2006
3. KOGAS SA (d/h PT. Kogas Pilar N), Sebagai: Komisaris. Tahun: 1997 - 2008
5. PT. Kogas Driyap Konsultan, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 1997 - 2001
8. Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal, Sebagai: Project Advisor. Tahun: 1995 - 2003
9. PT. Kogas Driyap Konsultan, Sebagai: Direktur Eksekutif. Tahun: 1990 - 1997
10. Kampsax International A/S, Sebagai: manajer Divisi Pengembangan Usaha. Tahun: 1990 - 1993

Riwayat Organisasi: 

1. KONI Kab. Jember, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2010 - 2015
2. DPON INKINDO, Sebagai: Ketua Dewan Pembina. Tahun: 2010 - 2015
3. Yayasan masjid raya Bani Umar, Tangerang, Sebagai: Bendahara Umum. Tahun: 2009 - 2016
4. DPP INKINDO, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2009 - 2010
5. DPP KADIN, Sebagai: Wkl Ketua Dep. Pranata Usaha . Tahun: 2004 - 2015
6. DPP KADIN, Sebagai: Chairman Komite Tetap Ekonomi. Tahun: 2004 - 2015
7. Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Sebagai: Wakil Ketua Umum. Tahun: 2003 - 2007
8. DPP INKINDO, Sebagai: Ketua BKKA. Tahun: 2002 - 2007
9. Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Sebagai: Sekretaris Jenderal. Tahun: 2001 - 2003
10. Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Sebagai: Wakil Ketua. Tahun: 1999 - 2001

DPR minta Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, agar program Kartu Pra kerja diganti dengan program seperti BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/3/2021), Saleh awalnya meminta agar pemerintah membuat kanal YouTube khusus berisi berbagai program pelatihan.

Kanal youtube tersebut nantinya bisa diakses siapa saja tanpa perlu mendaftar.

"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan.

Bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata Saleh, dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'DPR Minta Program Kartu Prakerja Diganti dengan BLT Gaji'

Ida memang pernah menyebut BLT karyawan tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk Kartu Pra kerja.

Anggaran kartu PraKerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.

Saleh menilai, sulit mengevaluasi keberhasilan program kartu Pra Kerja.

Sedangkan pemberian BLT karyawan, dampaknya langsung terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX lainnya dari Nur Yasin.

Menurutnya, program BLT karyawan sangat dinanti masyarakat.

Ia meminta agar program terkait pandemi yang berhasil di 2020, jangan dihapus.

"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," ujar Nur.

BLT karyawan Diganti Kartu Pra Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah tersebut.

Menurutnya, pada tahun ini pemerintah fokus mendorong perlindungan sosial melalui sektor yang produktif.

"Perlindungan sosial di tahun ini beda dengan tahun lalu di mana tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji," ujar Airlangga dalam talkshow daring yang ditayangkan YouTube BNPB, Selasa (9/3/2021).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga'

"Tetapi memang kita dorong tahun ini lebih kepada sektor yang produktif agar menggerakkan dua hal," lanjutnya.

Pertama, untuk mengurangi jumlah individu yang tidak bekerja.

Kedua, bisa mendorong daya beli bagi orang yang bekerja. Dengan demikian, perlindungan sosial pada tahun ini lebih menitikberatkan program padat karya untuk berbagai sektor.

"Jadi program padat karya didorong apakah itu pertanian. Apakah itu infrastruktur.

Juga kita dorong untuk UMKM," tambahnya.

Berikut videonya.

Ikuti Berita terkait BLT Karyawan dan Kartu Pra Kerja di Surya.co.id