BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 akan Ada Lagi? DPR Usulkan Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan Kartu Pra kerja diganti program seperti BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BLT karyawan
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Isu tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT karyawan baru-baru ini jadi sorotan lagi.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, agar program Kartu Pra kerja diganti dengan program seperti BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Lantas, benarkah BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 akan ada lagi?

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Pastikan BLT Karyawan 2021 Cair, Ini Syarat Pegawai yang Berhak Menerima
Baca juga: Menko Airlangga Singgung Lagi Soal BLT Karyawan 2021, Terungkap Alasan Diganti Kartu Pra Kerja
Dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/3/2021), Saleh awalnya meminta agar pemerintah membuat kanal YouTube khusus berisi berbagai program pelatihan.
Kanal youtube tersebut nantinya bisa diakses siapa saja tanpa perlu mendaftar.
"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan.
Bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata Saleh, dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'DPR Minta Program Kartu Prakerja Diganti dengan BLT Gaji'
Sebelumnya, Ida memang pernah menyebut BLT karyawan tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk Kartu Pra kerja.
Anggaran kartu PraKerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.
Saleh menilai, sulit mengevaluasi keberhasilan program kartu Pra Kerja.
Sedangkan pemberian BLT karyawan, dampaknya langsung terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX lainnya dari Nur Yasin.
Menurutnya, program BLT karyawan sangat dinanti masyarakat.
Ia meminta agar program terkait pandemi yang berhasil di 2020, jangan dihapus.