Ini Asal Usul Uang Untuk Beli Kantor Demokrat Versi Kubu AHY, Renville Balikkan Tudingan Moeldoko Cs

SURYA.co.id | JAKARTA - Asal usul uang untuk beli kantor Demokrat di Proklamasi 41, Jakarta diungkit kubu Moeldoko Cs yang disebutnya dari mahar pilkada kader di tingkat 1 dan 2. 

Jhoni Allen Marbun, selaku Sekretaris Jenderal Partai Dmeokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang sebelumnya mengungkit asal usul uang tersebut, yakni dari mahar pilkada.

Jhoni Allen mengklaim, bahwa Ketua Mejleis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan mahar pilkada untuk beli kantor tersebut.

Anggota DPR RI itu mengaku, pertemuan dengan SBY berlangsung pada 16 Pebruari 2021, atau sebelum dirinya dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Demokrat.

Baca juga: Tak Puas Kudeta AHY di KLB, Kubu Moeldoko Cs Ingin Rebut Kantor Demokrat di Proklamasi 41

Baca juga: Jhoni Allen: SBY Benarkan Mahar Pilkada bagi Kader Demokrat di Tingkat II dan Tingkat I

Belakangan, pernyataan Jhoni Allen dibantah oleh Bendahara Umum kubu AHY, Renville Antonio.

Renville menyatakan, asal usul uang untuk beli kantor Demokrat merupakan hasil urunan para kader daerah-daerah. 

Pengumpulan uang mulai 2015, atau pada saat SBY menjabat Ketua Umum Partai Demokrat hingga dua tahun kemudian.

 "Ini inisiatif para kader agar DPP memiliki kantor sendiri.

Atas desakan teman-teman daerah, dan dukungan teman-teman daerah.

Ya sudah akhirnya kita kenclengan, kami di kebendahara umuman menyebutnya sumbangan," kata Renville saat dihubungi Kompas.com (grup SURYA.co.id), Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Biodata Bambang Widjojanto, Eks Pengacara Prabowo-Sandi Kini Disewa Kubu AHY Gugat Jhoni Allen Cs

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Gerakan Diam-diam Moeldoko Kudeta AHY di KLB, Ini Alasan Tak Izin Presiden Jokowi

Menurutnya, tidak ada mahar pilkada dalam tubuh Partai Demokrat sejak kepemimpinan SBY maupun AHY.

Ia juga menepis tudingan Jhoni Allen yang menyebut SBY mengetahui soal mahar pilkada.

"Nggak ada untuk pilkada itu mahar pilkada.

Mahar-mahar nggak ada, kita nggak pernah pakai mahar-mahar begitu," ujarnya.

Cerita awal mula kader ingin punya kantor

Renville menceritakan awal mula bagaimana kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi pada akhirnya dapat berdiri.

Mula-mula, ia mengatakan bahwa para kader sudah menginginkan agar DPP memiliki kantor sendiri.

Hal ini karena, para kader Demokrat di daerah justru memiliki kantor, sedangkan di pusatnya tidak.

"Karena saya, waktu zaman itu saya ketua DPD Jawa Timur, ini dorongan dari daerah.

Saya juga ikut mendorong untuk DPP punya kantor sendiri.

Baca juga: Makin Memanas, Kubu AHY Ganti Serang Moeldoko Cs Soal Tudingan AD/ART Tak Sah, Ini Katanya

Baca juga: Di Rumah Moeldoko, Darmizal dan Jhoni Allen Beber Bukti Kubu AHY Ilegal dan Campur Tangan Pemerintah

Masa kami di Jawa Timur punya kantor sendiri, Jawa Tengah punya kantor sendiri, DPP masa belum punya, kan begitu," ucapnya.

Lanjut Renville, atas desakan tersebut maka para Demokrat daerah berinisiatif untuk bersama menyumbang uang dalam mendirikan kantor DPP.

Ia juga mengatakan, sumbangan itu bahkan sudah dilakukan sejak Agustus 2015 pada saat kepemimpinan SBY sebagai ketua umum.

"Urunan ini dimulai sejak Agustus 2015 kalau nggak salah, kami mulai menabung ini.

Jadi nabungnya lama, bukannya dapat duit sekian nggak sampai setahun lalu beli kantor, bukan," tutur dia.

Dia menuturkan, usaha mengumpulkan sumbangan itu pun akhirnya selesai sekitar lebih kurang dua tahun.

Dana untuk membeli Kantor Proklamasi itu pun akhirnya terkumpul.

Klaim Jhoni Allen

Sebelumnya, Jhoni Allen menyebut, SBY mengetahui dan membenarkan adanya mahar pilkada yang dikenakan kepada kader.

Mantan kader Demokrat AHY itu mengatakan, hal tersebut disampaikan langsung oleh SBY saat keduanya bertemu di Cikeas pada 16 Februari 2021.

"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari 2021 lalu.

Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada," kata Jhoni di Jakarta, Kamis (11/3/2021), seperti dikutip Kompas.tv (grup SURYA.co.id).

Saat itu, kata dia, SBY juga menyebut bahwa mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Beliau mengatakan, (mahar pilkada) membeli kantor di Proklamasi," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bantah Kantor Proklamasi Berdiri Atas Mahar Pilkada, Bendum Demokrat: Itu Sumbangan Para Kader"