Konflik Partai Demokrat

Ini Asal Usul Uang Untuk Beli Kantor Demokrat Versi Kubu AHY, Renville Balikkan Tudingan Moeldoko Cs

Uang untuk beli kantor Demokrat di Proklamasi 41, Jakarta diungkit kubu Moeldoko Cs yang disebutnya dari mahar pilkada kader di tingkat 1 dan 2. 

Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id/Bobby Constantine Koloway/Tribunnews/HERUDIN
Bendahara Umum Partai Demokrat kubu AHY, Renville Antonio dan Sekretaris Jenderal Dmeokrat kubu Moeldoko, Jhonny Allen Marbun. Renville Antonio menjelaskan asal usul uang beli kantor Demokrat di Proklamasi 41, Jakarta. 

Renville menceritakan awal mula bagaimana kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi pada akhirnya dapat berdiri.

Mula-mula, ia mengatakan bahwa para kader sudah menginginkan agar DPP memiliki kantor sendiri.

Hal ini karena, para kader Demokrat di daerah justru memiliki kantor, sedangkan di pusatnya tidak.

"Karena saya, waktu zaman itu saya ketua DPD Jawa Timur, ini dorongan dari daerah.

Saya juga ikut mendorong untuk DPP punya kantor sendiri.

Baca juga: Makin Memanas, Kubu AHY Ganti Serang Moeldoko Cs Soal Tudingan AD/ART Tak Sah, Ini Katanya

Baca juga: Di Rumah Moeldoko, Darmizal dan Jhoni Allen Beber Bukti Kubu AHY Ilegal dan Campur Tangan Pemerintah

Masa kami di Jawa Timur punya kantor sendiri, Jawa Tengah punya kantor sendiri, DPP masa belum punya, kan begitu," ucapnya.

Lanjut Renville, atas desakan tersebut maka para Demokrat daerah berinisiatif untuk bersama menyumbang uang dalam mendirikan kantor DPP.

Ia juga mengatakan, sumbangan itu bahkan sudah dilakukan sejak Agustus 2015 pada saat kepemimpinan SBY sebagai ketua umum.

"Urunan ini dimulai sejak Agustus 2015 kalau nggak salah, kami mulai menabung ini.

Jadi nabungnya lama, bukannya dapat duit sekian nggak sampai setahun lalu beli kantor, bukan," tutur dia.

Dia menuturkan, usaha mengumpulkan sumbangan itu pun akhirnya selesai sekitar lebih kurang dua tahun.

Dana untuk membeli Kantor Proklamasi itu pun akhirnya terkumpul.

Klaim Jhoni Allen

Jhoni Allen Marbun dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Meski sudah sepekan penyelenggaraan KLB Deli Serdang, kubu Moeldoko belum mendaftarkan hasilnya ke Kemenkumham. Sekjen Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen mengaku tinggal melengkapi dokumentasi penyelenggaraan.
Jhoni Allen Marbun dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Meski sudah sepekan penyelenggaraan KLB Deli Serdang, kubu Moeldoko belum mendaftarkan hasilnya ke Kemenkumham. Sekjen Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen mengaku tinggal melengkapi dokumentasi penyelenggaraan. (Kolase TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat/Kompas.com)

Sebelumnya, Jhoni Allen menyebut, SBY mengetahui dan membenarkan adanya mahar pilkada yang dikenakan kepada kader.

Mantan kader Demokrat AHY itu mengatakan, hal tersebut disampaikan langsung oleh SBY saat keduanya bertemu di Cikeas pada 16 Februari 2021.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved