Konflik Partai Demokrat
Di Rumah Moeldoko, Darmizal dan Jhoni Allen Beber Bukti Kubu AHY Ilegal dan Campur Tangan Pemerintah
Saat konferensi pers di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko versi KLB Deli Serdang, Darmizal menyebut DPP AHY ilegal langgar UU Partai Politik.
lihat foto
"Tempat ini adalah kediaman pribadi Bapak Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Doktor Haji Moeldoko," kata Darmizal.
Darmizal mengatakan pihaknya diberi kesempatan untuk memakai kediaman Moeldoko sebagai lokasi sementara, bukan DPP permanen.
"Jadi ini bukan sebagai kantor DPP Partai Demokrat.
Kantor DPP Partai Demokrat berada di Jalan Pemuda Nomor 712 Rawamangun, Jakarta Timur," tegasnya.
Adapun Darmizal mengatakan tempat tersebut merupakan tempat bersejarah bagi Partai Demokrat.
"Di mana dari tempat itulah SBY diantarkan selama dua periode menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode.
Tempat itu dipinjamkan oleh Bapak Jhoni Allen Marbun, yang hari ini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat," pungkas Darmizal.
Campur tangan pemerintah
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen, membantah isu pemerintah beri dukungan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
"Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali," kata Jhoni, saat konferensi pers di Rumah Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
Dia menjelaskan, campur tangan pemerintah untuk kongres Partai Demokrat terjadi pada 2010.
"Campur tangan pemerintah yang paling tinggi, ya pelaksanaan kongres pada 2010," jelas Jhoni.
"Campur tangan pak SBY selaku presiden dan para menteri saat itu menjadikan Andi Malarangeng ketua umum," sambungnya.
Dia melanjutkan, loyalitas kader Partai Demokrat pada 2010 tak perlu diragukan.
"Namun, setelah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ketua umum, mengambil secara gratis melalui KLB karena Anas Urbaningrum (politisi Partai Demokrat)," jelas Jhoni.
