CPNS 2021
Penerimaan CPNS 2021 Dibuka April, ini Kuota Formasi Diajukan Pemkab Gresik hingga Pemprov Jatim
Penerimaan CPNS tahun 2021 akan segera dibuka, beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur sudah mengajukan kuota formasi yang dibutuhkan. Ini daftarnya
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
lihat foto
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tahun 2021 akan segera dibuka, beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur sudah mengajukan kuota formasi yang dibutuhkan.
Rencananya, pemerintah akan mulai membuka penerimaan CPNS 2021 sekitar April hingga Mei 2021.
Lalu di bulan Juni akan dilakukan seleksi CPNS 2021.
Baca juga: Bocoran Formasi Penerimaan CPNS 2021: Terbanyak Guru PPPK, Pemerintah Pusat Butuh 41.500 Orang
Baca juga: Update Penerimaan CPNS 2021: Kuota Pemerintah Pusat Butuh 41.500 Orang, Berikut Jadwal Lengkapnya
Beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur sudah mengajukan kuota formasi CPNS 2021 ke Kemenpan RB.
Contohnya seperti Pemkab Gresik hingga Pemprov Jatim.
Dirangkum SURYA.co.id, berikut kuota formasi CPNS 2021 yang diajukan beberapa daerah di Jatim.
Pemerintah bakal kembali membuka seleksi CPNS tahun 2021.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik mengusulkan ratusan formasi CPNS tahun 2021.
Kepala BKD Gresik, Nadlif mengatakan pihaknya masih belum mendapat kepastian berapa yang disetujui pemerintah pusat. Yang jelas, pemkab telah mengusulkan ke Kemenpan RB.
"Kami mengajukan 400 formasi, untuk formasi pastinya masih menunggu yang disetujui pusat,” ucap Nadlif, Sabtu (9/1/2021).
400 formasi yang diusulkan itu merujuk pada angka pegawai yang pensiun sepanjang tahun 2020.
Nantinya, tiga formasi yang tidak terisi pada CPNS formasi tahun 2019 akan diusulkan kembali tahun ini.
"Tiga formasi yang tidak terisi D3 kearsipan, D4 transportasi darat dan S1 K3 akan kami usulkan juga," tambahnya.
Pihaknya juga mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Meski begitu, Nadlif belum bisa memastikan berapa jumlah pasti yang diusulkan.
Yang jelas formasi yang diajukan akan sesuai kebutuhan.
"P3K tenaga pendidik juga diusulkan ," tambahnya.
Terkait jadwal, Nadlif belum bisa memastikan kapan rekrutmen itu dilakukan, diawal atau pertengahan tahun.
Pihaknya saat ini baru sebatas mengusulkan rekrutmen CPNS sebanyak 400 formasi CPNS dan P3K saja.
Pemkab Lumajang melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), telah mengusulkan 256 formasi untuk CPNS 2021.
Kepala BKD Lumajang, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan, ratusan formasi CPNS yang diajukan kepada pemerintah pusat tersebut terdiri dari 3 formasi yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Ketiga formasi itu memang sangat dibutuhkan bagi Lumajang karena sebagian pegawai yang ada telah menjalani purna bakti," kata Taufik, Minggu (24/1/2021).
Lebih lanjut, kata Taufik, yang paling ditekankan oleh Pemkab Lumajang dalam pengajuan kuota formasi CPNS ada dua, yaitu formasi kesehatan dan infrastruktur.
"Karena untuk formasi pendidikan sementara rencananya akan dicukupi dengan dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah yang diusulkan 500 orang," ungkapnya.
Diakui Taufik bahwa pengusulan CPNS maupun PPPK tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan kebutuhan pegawai.
Sebab dilihat dari jumlah PNS yang pensiun, meninggal maupun mutasi tiap jumlahnya bisa sampai 400 orang.
"Memang antara kebutuhan PNS dengan tenaga pensiun tidak seimbang, kita minus terus setiap tahun, sekitar 400 lebih pensiun, meninggal dan mutasi. Kita dapatnya CPNS sedikit seperti tahun sebelumnya saja cuma 176," jelasnya.
Sementara itu, disinggung mengenai pelaksanaan CPNS 2021, Taufik menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kemenpan-RB dan BKN.
"Untuk saat ini petunjuknya masih belum ada, kami masih menunggu petunjuk formal dari Kemenpan maupun dari BKN," pungkasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Winarko Arief Tjahjono, menyebutkan pada tahun 2020, Pemkab Ponorogo tidak melakukan perekrutan pegawai sama sekali dikarenakan Pandemi Covid-19.
"Secara umum pada tahun 2021 ini, kami akan mengadakan 5 kali tes baik untuk P3K maupun CPNS," kata Winarko, Minggu (31/1/2021).
Winarko merinci formasi P3K untuk jabatan guru dilakukan sebanyak tiga kali tes.
Lalu 1 tes untuk formasi P3K jabatan non guru dan 1 tes untuk formasi CPNS.
"Kami menganggarkan Rp 3 miliar untuk pelaksanaan 5 tes tersebut, baik untuk P3K maupun CPNS," lanjutnya.
Winarko menjelaskan, perekrutan P3K ini juga sekaligus menjalankan kebijakan terbaru Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mengintruksikan agar merekrut guru P3K non CPNS.
"Untuk P3K guru, kita mengusulkan 1.911 formasi. Sedangkan untuk P3K non guru ada 271 formasi. Jadi keseluruhan untuk P3K ada lebih 2 ribu formasi yang dibuka," jelas Winarko
Namun begitu, hingga kini Winarko belum mendapatkan petunjuk teknis waktu penyelengaraan rekrutmen tersebut.
"Ada rumor jika rekrutmen digelar bulan ini, bulan itu. Bagi kami rumor itu belum bisa dibenarkan, karena belum ada hitam diatas putih terkait jadwalnya," tutupnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah mengirimkan pengajuan jumlah formasi CPNS tahun 2021 ke Kementerian PAN-RB.
Total ada sebanyak 16.398 formasi untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diajukan guna mengisi kebutuhan jalannya pelayanan di lingkungan Pemprov Jatim.
Namun, dari belasan ribu formasi yang diajukan, tidak ada formasi untuk CPNS guru.
Rinciannya, dari 16.398 formasi yang diajukan, 1.586 formasi CPNS. Yang terdiri dari 665 formasi CPNS tenaga kesehatan dan 921 formasi CPNS tenaga teknis.
Serta sisanya yang lebih banyak yaitu formasi PPPK sebanyak 14.812 formasi.
Dengan rincian, 13.787 formasi guru PPPK, 684 formasi PPPK untuk tenaga kesehatan dan 341 formasi PPPK tenaga teknis.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Nurkholis menjelaskan, bahwa memang formasi tahun 2021 tidak ada formasi CPNS untuk guru.
"Memang kebijakan pusat bahwa tahun ini tidak ada formasi CPNS guru yang dibuka. Tapi untuk PPPK sebanyak 14 ribu lebih itu jumlah yang banyak sekali yang kami ajukan," tegas Nurkholis, Senin (24/1/2021).
Ia menyebutkan, bahwa pengajuan itu juga seiring dengan format yang dicanangkan pemerintah untuk satu juta guru. Sedangkan yang lain jumlah formasi yang lain masih normal seperti sebelum senelumnya.
Lebih lanjut Nurkholis menerangkan, setelah pengajuan ini, maka Pemprov Jatim tinggal menunggu keputusan dari Kementerian PAN-RB. Terkait berapa jumlah formasi yang disetujui, baru kemudian Pemprov Jatim akan menyusun kepanitiaan sebagai panitia seleksi daerah.
"Pelaksanaan tes CPNS 2021 informasi terakhir akan diselenggarakan pada triwulan kedua tahun 2021. Tapi pastinya kapan kami belum tahu, menunggu informasi lebih lanjut," pungkas Nurkholis.
Sementara itu, hari ini sebanyak 1.812 SK CPNS formasi 2019 telah diserahkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Mereka yang menerima adalah para CPNS yang mengikuti tes di tahun 2020. Sedangkan CPNS formasi tahun 2020 ditiadakan karena pelaksanaan tes formasi 2019 yang molor akibat pandemi Covid-19. Sehingga tahun ini yang dibuka adalah formasi tahun 2021.
Pemerintah Pusat Butuh 41.500 Orang
Sementara itu, kuota CPNS pemerintah pusat dibutuhkan sebanyak 41.500 calon pegawai.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengatakan, untuk kuota calon pegawai di pemerintahan pusat, kebutuhannya tidak begitu banyak.
Berbeda dengan kebutuhan pegawai yang ada di pemerintahan daerah.
Menurut Teguh, pemerintah pusat hanya butuh sekitar 83.000 calon pegawai.
Dengan persentase 50 persen CPNS dan 50 persen PPPK.
Itu artinya, kuota CPNS untuk pemerintah pusat sekitar 41.500 calon pegawai.
"Untuk instansi pemerintah pusat ditentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 dengan persentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan masing-masing instansi," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (21/2/2021).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Tahun Ini, Pemerintah Pusat Butuh 83.000 CPNS dan PPPK'
Sedangkan, untuk kebutuhan pegawai pemda di luar guru sekitar 189.000, yang terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan.
Sedangkan kebutuhan pemerintah daerah untuk formasi guru PPPK mencapai 1 juta orang.
"Kementerian PANRB saat ini sudah mengirimkan surat pertimbangan teknis kepada Menkeu dan sudah memperoleh surat pertimbangan teknis tersebut.
Pada intinya Menteri Keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan ASN tahun 2021," kata dia.
Selanjutnya, pihak Kementerian PANRB sedang menunggu pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dihubungi terpisah, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan, secara teknis untuk proses seleksi CPNS dan PPPK masih tahap menunggu regulasi dari Kementerian PANRB.
"Kalau yang tahap pertama dulu cuma pakai passing grade saja, tapi untuk tahun 2021 saya belum tahu juga, nunggu permenpan-nya," kata Paryono.(Willy Abraham/Tony Hermawan/Sofyan Arif/Fatimatuz Zahro/Putra Dewangga/Kompas.com/Surya.co.id)
