Jatim Kembangkan SMK dan SMA Double Track, Perusahaan Mitra Peroleh Pengurangan Pajak

SURYA.CO.ID | SURABAYA – Demi meningkatkan kualitas lulusan SMA/SMK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kini giat menjaring Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk bermitra memberikan keahlian pada para siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Khususnya untuk siswa SMK dan SMA Double Track yang tengah diinisiasi Pemprov Jatim.

Tak tanggung-tanggung, Pemprov Jatim bakal memberikan kompensasi berupa pengurangan pajak bagi DUDI yang berkerjasama memberikan kesempatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran untuk SMA SMK di Jatim.

Hal itu dijelaskan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (29/7). Gubernur perempuan pertama Jatim ini mengatakan, pemberian kompensasi itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019.

PP yang terbit bulan lalu itu mengatur tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

"Kita menyambut baik keluarnya PP tersebut, DUDI yang bersedia menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan atau insentif pajak super deduction penghasilan bruto," urai Khofifah.

"Besarnya pengurangan pajak itu paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran," lanjut wanita yang pernah menjabat Menteri Sosial di Kabinet Kerja tersebut.

Dengan adanya regulasi ini, kata Khofifah, pihaknya akan mendorong DUDI untuk memberikan fasilitas bagi SMA dan SMK di Jatim.

Khususnya untuk tiga sekolah di Jatim, yaitu SMK Negeri 4 Malang, SMK Negeri 11 Malang, SMK Negeri 5 Bojonegoro, dan SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang yang kini ditunjuk sebagai pilot project. Masing-masing ditunjuk untuk kompetensi keahlian di bidang Ekonomi Digital, Animasi, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Teknik Pemboran Minyak dan Gas.

Pemilihan empat sekolah itu, kata Khofifah, adalah hasil penunjukan pemerintah pusat, tepatnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi, ada hasil pertemuan dan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sembilan provinsi pada hari Kamis 25 Juli 2019 lalu, disepakati bahwa akan ada perjanjian kerjasama (MoU) secara bersama-sama untuk mendorong Dunia Usaha dan Industri (DUDI) menjalin mitra kerjasama dengan 17 SMK di 9 provinsi itu dalam bentuk magang dan atau pembelajaran," kata Khofifah.

Sebanyak 17 SMK tersebut sekaligus dijadikan pilot project pengembangan sekolah untuk praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian tertentu agar dapat menjadi tenaga kerja menengah yang terampil dan siap pakai.

"Nah, (di Jatim) yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat adalah tiga sekolah tersebut," tegas Khofifah.

Karena itu, Pemprov Jatim bertekad mendorong dan memfasilitasi perusahaan yang bersedia bermitra dan kerjasama, serta membantu SMK dan SMA yang ditunjuk sebagai pilot project itu.

Dengan memberikan fasilitas tersebut bagi para siswa, maka perusahaan di Jatim akan berkontribusi meningkatkan serapan tenaga kerja ketika siswa lulus dan mengurangi pengangguran.

SMA Double Track
Meski yang ditunjuk sebagai pilot project hanya tiga SMK, namun, Pemprov Jatim akan mengembangkan MoU ini untuk SMA melalui program SMA Double Track.

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi lulusan SMA yang tak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dapat disiapkan tenaga kerja menengah yang siap pakai.