Pilkada Kian Dekat, Pemprov dan KPU Jatim Masih Selisih Paham Soal Dana

Pihaknya pun berharap bahwa hal tersebut segera menemukan titik temu.

"Saat ini kami sedang proses menyinkronisasi aturan di internal KPU Jatim dan aturan Pemprov Jatim," kata Eko.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Purnomo pun ikut menyesalkan adanya polemik tersebut.

Fredy menyebut KPU Jatim seharusnya bisa menerima argumen landasan hukum. yang dipakai oleh Pemprov Jatim.

Menurutnya, Permendagri tentang kedudukan dan keuangan pemerintah provinsi, hal ini diperbolehkan.

“Gubernur hanya koordinator, pengelolanya tetap dinas dan SKPD, melalui pendelegasian. Tapi tanggung jawab tertinggi tetap di Gebernur. ini kan hanya beda tafsiran saja. Sudahlah, dananya kan sudah ada dan tinggal dicairkan saja. KPU seharusnya tak usah jual mahal untuk urusan ini," ungkap Fredy secara terpisah.

“Kalau masih gak mau ya serahkan saja ke KPU pusat biar mereka yang kelola,” pungkas Fredy.