Jumat, 8 Mei 2026

Komisi A DPRD Surabaya : Joki UTBK Pidana Serius karena Ada Penjualan Blangko e-KTP

Polisi juga menemukan indikasi adanya penyalahgunaan blangko e-KTP untuk memanipulasi data peserta ujian. 

Tayang:
Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Titis Jati Permata
istimewa/IG luthfie.daily
Para pelaku Joki UTBK dalam sebuah video yang diunggah Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, melalui akun resmi luthfie.daily Selasa (5/3/2026). Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyebut terungkapnya praktik kasus joki UTBK di sejumlah kota termasuk Surabaya sudah masuk dalam pidana serius. 

Menurut dia, penggunaan identitas palsu dalam seleksi nasional dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. 

Sasar Jurusan Strategis

Apalagi praktik tersebut menyasar jurusan strategis seperti Fakultas Kedokteran.

Dia menyesalkan jika proses UTBK khususnya fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran menggunakan joki maka ini alarm serius bagi dunia pendidikan. 

Bagaimana kualitas para dokter muda harapan bangsa kalau proses kelulusannya dibantu joki?

Yona mengingatkan, e-KTP merupakan dokumen vital yang berkaitan langsung dengan berbagai layanan publik. 

Karena itu, kebocoran blangko e-KTP berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas di luar dunia pendidikan.

“E-KTP ini digunakan untuk banyak hal, mulai layanan perbankan sampai administrasi negara. Kalau sampai disalahgunakan, dampaknya bisa kemana-mana,” katanya.

Awasi Administrai Kependudukan

Ketua Komisi A itu meminta Dispendukcapil memperkuat pengawasan administrasi kependudukan, termasuk distribusi blangko dan sistem verifikasi identitas digital. 

Menurut dia, pemerintah perlu memperketat pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang.

“Pengawasan distribusi blanko harus diperketat dan sistem verifikasi identitas juga harus diperbarui supaya pemalsuan seperti ini tidak mudah terjadi,” tandasnya.

Selain itu, dia meminta panitia UTBK dan perguruan tinggi memperkuat pemeriksaan peserta melalui teknologi biometrik dan pencocokan langsung dengan database Dukcapil. 

Sebab, modus kecurangan dalam seleksi nasional disebut semakin terorganisir dan kompleks. 

BACA BERITA SURYA.co.id LAINNYA DI GOOGLE

Sumber: Surya
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved