Pemprov Jatim Komitmen Hadirkan Rumah Layak Huni Bagi MBR, Bangun Sistem Data RTLH

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Jatim siap mendukung percepatan Program KUR Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Terutama karena Jatim saat ini di nomor empat nasional untuk penyerapan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Kami terus mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, maupun masyarakat, agar cita-cita menghadirkan rumah layak huni bagi MBR benar-benar dapat terwujud," ungkap Khofifah, Jumat (17/10/2025). 

Baca juga: Penyerapan Rumah Subsidi di Jatim Nomor 4 Nasional, Menteri PKP Pastikan Bunga 5 Persen untuk MBR

Sebagai bentuk komitmen, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membangun Sistem Informasi Data RTLH yang berfungsi memastikan penyaluran bantuan perumahan berjalan terintegrasi, akurat, dan transparan. 

Sistem ini memfasilitasi seluruh tahapan mulai dari pengajuan calon penerima, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima manfaat.

"Hingga kini, sistem tersebut telah merekam 94.515 data, dengan tingkat validasi mencapai 96 persen. Dengan basis data yang kokoh, diharapkan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat perencanaan program perumahan di Jawa Timur pada masa mendatang," tutur Khofifah. 

Lebih lanjut, Khofifah menekankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berganda atau multiplier effect karena turut menggerakkan sektor lain seperti konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, dan UMKM. 

Baca juga: BPBD Surabaya : Semburan di Rungkut Tengah Masih Aman, Penyelidikan Sumber Gas Berlanjut

Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari bupati/wali kota, perbankan, pengembang, kontraktor, akademisi, hingga media untuk bersama-sama memperkuat kolaborasi.

"Mari kita jadikan sosialisasi hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal bagi percepatan penyaluran program yang benar-benar terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ajaknya.

Menurut Khofifah, sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP yang diinisiasi Kementerian PKP RI kemarin merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap hunian layak.

Baca juga: Rayakan HUT ke-50, PT SIER Gelar Khitan Massal bagi MBR di Surabaya

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan diperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi menegaskan tanggung jawab negara, termasuk Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi penyediaan perumahan layak bagi MBR. 

"Rumah merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhinya," tegas Khofifah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan dalam waktu 2,5 bulan ke depan, pihaknya akan menggenjot penyerapan rumah subsidi sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Betul sekarang penyerapan rumah subsidi di Jatim masih nomor empat dari nasional. Padahal Jatim jumlah penduduknya nomor dua nasional, paling tidak harusnya nomor dua juga penyerapan rumah subsidinya,” kata Menteri Ara.

Saat ini Presiden Prabowo menggelontor 350 ribu rumah di tahun ini, maka seharusnya untuk bisa menangkap peluang tersebut, Jatim juga harus lebih banyak untuk realisasi penyerapan rumah subsidi.