Sosok Dolfie Legislator PDIP yang Kritik Tajam Rencana Menkeu Purbaya untuk Redenominasi Rupiah

Ringkasan Berita:

• Redenominasi berarti penyederhanaan nilai rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya.
• Dolfie O.F.P menilai kebijakan ini hanya layak dijalankan bila ekonomi stabil dan kuat.
• Kondisi ekonomi yang sehat dapat mencegah dampak negatif seperti inflasi dan penurunan daya beli.

SURYA.co.id - Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie O.F.P, memberi tanggapan tegas atas isu tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukar sebenarnya.

Dengan kata lain, angka pada rupiah akan dikurangi jumlah nolnya, tetapi daya belinya tetap sama.

Menanggapi hal ini, Dolfie mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menjalankan kebijakan redenominasi.

Menurutnya, langkah tersebut hanya bisa dilakukan bila pondasi ekonomi nasional benar-benar kuat dan stabil.

“Redenominasi rupiah apabila akan dilaksanakan membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil dan kuat,” ujar Dolfie kepada wartawan, Rabu (12/11/2025), melansir dari tribunnews.

Ia menambahkan, stabilitas ekonomi menjadi kunci utama agar kebijakan redenominasi tidak menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat.

Ketika kondisi ekonomi kokoh, proses redenominasi diyakini tidak akan memicu inflasi maupun penurunan daya beli.

“Kondisi itu dapat mengatasi dampak yang menyertainya seperti antara lain inflasi dan daya beli masyarakat yang dapat tergerus,” lanjutnya.

Lebih jauh, Dolfie menekankan bahwa pelaksanaan redenominasi membutuhkan dasar hukum yang jelas. Tanpa adanya Undang-Undang khusus, kebijakan tersebut belum bisa dijalankan.

“Redenominasi rupiah dapat dilaksanakan apabila sudah ada UU yang mengaturnya. Saat ini, belum ada usulan RUU terkait hal tersebut,” tegasnya.

Dengan demikian, Dolfie menilai bahwa langkah redenominasi masih perlu dikaji secara mendalam, baik dari sisi stabilitas ekonomi nasional maupun kesiapan regulasi agar tidak menimbulkan keguncangan di masyarakat.

Baca juga: Apa Dampak Redenominasi Rupiah Rencana Menkeu Purbaya? Danantara Yakin Tak Akan Ganggu Investasi

Sosok Dolfie

Melansir dari tribun Solo, Dolfie diketahui merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).

Pria kelahiran Kijang, Kepulauan Riau itu merupakan penghuni lama Senayan. Dia tercatat sudah tiga kali menjadi wakil rakyat.

Dolfie maju menjadi wakil rakyat dari Dapil Jateng IV yang meliputi Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.

Pertama kali Dolfie menjadi anggota DPR RI yakni di periode 2009-2014 ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat.

Dolfie pun menjadi salah satu perwakilan PDIP yang kala itu menjadi partai oposisi dari pemerintahan.

Pada periode itu, Dolfie juga dipercaya oleh Megawati Soekarnoputri untuk mengemban jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPP PDIP.

Pria berusia 55 tahun tersebut kemudian tidak menjadi wakil rakyat di 2014-2019.

Hal ini dikarenakan Dolfie didapuk menjadi Staf Khusus di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Saat Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden RI di periode kedua, Dolfie kembali mengikuti Pileg untuk menjadi wakil rakyat.

Alhasil, Dolfie kembali duduk di Senayan, menjadi anggota DPR komisi XI dari fraksi PDIP yang membawahi bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank sejak 2019.

Namun pada 2021 lalu, Dolfie tak lagi sekedar menjadi anggota di komisi tersebut, sebab dirinya dipilih PDIP untuk menjadi Wakil Ketua Komisi XI DPR. 

Dolfie sendiri cukup lantang menyuarakan aspirasinya pada beberapa peristiwa, seperti saat kenaikan BBM maupun mengenai pemborosan anggaran negara perjalanan dinas untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah.

Dolfie juga berani walk out (WO) saat Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani tahun 2010 untuk menghormati rekomendasi DPR terkait kasus Bank Century yang menempatkan Sri Mulyani sebagai salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hukum kebijakan dana talangan Bank Century.

Berstatus petahana, kini Dolfie kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 mewakili partai berlambang banteng moncong putih di parlemen.

Dengan demikian, ini kali ketiga Dolfie menjadi wakil rakyat.

Riwayat Pendidikan:

SD Negeri 6 Kijang (1975–1981)
SMP Negeri 1 Kijang (1981–1984)
SMA BOPKRI 1 Yogyakarta (1984–1987)
S-1 Institut Teknologi Bandung (1988–1995)

Riwayat Organisasi:

Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan (2010–2014)

Karier:

• Supervisi Database Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (1995–1997)
• Project Engineer PT Bukaka Kujang Prima (1996–1998)
• Staf Khusus Bidang Finansial dan Program Forum Rektor Indonesia (1998–1999)
• Co-Coordinator Indonesian Corruption Watch (1999–2000)
• Direktur Eksekutif Yayasan Bumi Indonesia Hijau (2001–2003)
• Direktur Eksekutif Yayasan Rekode (2004–2009)
• Komisaris PT Telkom Indonesia, Tbk. (2014–2018)
• Staf Khusus Bidang Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (2014–2019)
• Anggota DPR-RI (2009–2014, 2019–sekarang)Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2019–2021)
• Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2021–2024).

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id