Gebrakan Menkeu Purbaya Membuahkan Hasil, Survei 84,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerjanya

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendapat apresiasi tinggi setelah dua bulan menjabat.
• Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 84,1 persen responden sangat puas dengan kinerjanya.
• Purbaya berada di posisi ketiga di bawah Andi Amran Sulaiman dan Teddy Indra Wijaya.

SURYA.co.id - Berbagai gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya membuahkan hasil yang manis.

Menurut hasil survei, 84,1 persen masyarakat puas dengan kinerjanya.

Melansir dari Tribun Video, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang baru saja menjabat sebagai Menkeu dua bulan mendapat apresiasi dari masyarakat.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi ketiga dari para menteri.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan Menkeu Purbaya meraih penilaian sangat puas dari 84,1 persen responden.

Ia berada tepat di bawah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan pertama adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sementara itu, Menkeu Purbaya menempati posisi keenam dari 10 menteri terpopuler.

Yakni, hanya 42,1 persen responden mengetahui atau pernah mendengar nama Purbaya.

Gebrakan Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini menjadi pusat perhatian publik.

Di antara jajaran Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, namanya mencuat berkat gaya komunikasinya yang lugas dan kebijakan-kebijakannya yang berani.

Sejak resmi menggantikan Sri Mulyani, Purbaya menunjukkan gaya kepemimpinan yang kontras.

Jika pendahulunya dikenal berhati-hati menjaga stabilitas fiskal, Purbaya justru tampil lebih progresif dengan membuka ruang baru demi percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Langkah-langkahnya menuai sorotan luas.

Dalam sepekan terakhir, sederet keputusan dan pernyataan Purbaya ramai dibicarakan publik, mulai dari penolakan penggunaan APBN untuk proyek kereta cepat Whoosh hingga tegurannya kepada pegawai Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks.

Berikut rangkuman gebrakan Menkeu Purbaya yang sedang jadi pembicaraan publik, melansir dari Tribunnews.

1. Menolak Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara

Purbaya menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak boleh membebani APBN.

Hal ini menanggapi wacana pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah, sebagaimana diungkap COO Danantara, Dony Oskaria.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, Danantara memiliki kemampuan finansial yang cukup besar, dengan pemasukan dividen mencapai Rp 80 triliun per tahun, sehingga seharusnya mampu menanggung sendiri kewajiban tersebut tanpa campur tangan pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government," tegasnya.

Sikap tegas ini kembali ditegaskan Purbaya saat rapat dengan Dewan Pengawas Danantara di Jakarta Selatan.

"Sudah saya sampaikan (soal enggan membayar utang Whoosh memakai APBN)... Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat," katanya.

Ia menambahkan, China Development Bank (CDB) sebagai kreditur tidak mempermasalahkan siapa yang membayar utang, selama skema pembayarannya jelas.

"Apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah?... Kita tunggu saja studinya nanti dan perintah dari Presiden," jelasnya.

2. Klarifikasi Soal Kritik terhadap Kementerian Lain

Setelah dikritik Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menilai dirinya terlalu sering berkomentar soal kebijakan kementerian lain, Purbaya memberikan klarifikasi tegas.

"Saya enggak komentari Kementerian yang lain, bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap, kalau enggak diserap saya ambil uangnya," kata Purbaya dalam konferensi pers, Rabu (15/10/2025), dilansir Kompas TV.

Ia menegaskan tidak bermaksud mengomentari kinerja lembaga lain, melainkan memastikan penggunaan APBN berjalan efektif.

"Saya enggak komentarin kerja mereka (Kementerian lain)," ujarnya.

Sebelumnya, Misbakhun menyarankan Purbaya agar fokus pada rancangan ekonomi besar demi mendukung visi Presiden Prabowo.

"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun," ujar Misbakhun dalam diskusi ekonomi, Senin (13/10/2025).

3. Tegas Tolak Pendanaan Family Office Usulan Luhut

Purbaya juga menolak penggunaan dana APBN untuk proyek family office yang diinisiasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana. Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau (bangun), saya doainlah," katanya di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan akan fokus pada penyaluran anggaran yang tepat sasaran.

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," tegasnya.

4. Geram pada Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks

Lewat layanan aduan publik “Lapor Pak Purbaya”, ia menerima laporan mengejutkan soal pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang nongkrong seharian di Starbucks dengan seragam dinas.

"Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari melihat petugas Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan meeting dengan banyak orang lain... seharian," ucap Purbaya membacakan laporan tersebut di Gedung Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

Purbaya menyebut perilaku itu tidak pantas dan berjanji menindaklanjuti laporan tersebut.

"Ini akan ditindak ya. Ini lengkap tempatnya, alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kejar," tegasnya.

5. Didukung Wapres Gibran untuk Tetap Ceplas-Ceplos

Meski gaya komunikasinya sering menimbulkan kontroversi, Purbaya mengaku mendapat dukungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dia (Wapres Gibran) mendukung juga saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus katanya," kata Purbaya dalam konferensi pers, Jumat (17/10/2025).

Gaya kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa menandai babak baru dalam pengelolaan keuangan negara.
Keberaniannya menolak penggunaan APBN untuk proyek yang tak prioritas menunjukkan integritas fiskal yang kuat.

Namun, pendekatannya yang blak-blakan kerap menimbulkan perdebatan di ruang publik.

Terlepas dari kontroversi, publik tampak menikmati transparansi yang jarang muncul dari pejabat tinggi.
Gebrakan seperti “Lapor Pak Purbaya” menjadi contoh konkret upaya membuka kanal aspirasi rakyat.

Dukungan Wapres Gibran juga menandakan bahwa pemerintah memberi ruang bagi gaya kepemimpinan yang lebih terbuka.

Jika konsistensi dan keberanian ini dijaga, Purbaya berpotensi menjadi figur penting dalam arah baru kebijakan fiskal Indonesia.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id