Apa itu Redenominasi Rupiah? Purbaya Targetkan RUU Rampung 2027, Pengamat: Efektif Cegah Korupsi

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya memasukkan redenominasi rupiah ke dalam agenda strategis, dengan RUU Redenominasi ditargetkan rampung pada 2027.
• Urgensi kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan meningkatkan kredibilitas Rupiah.
• Pengamat Benny Batara menyebut redenominasi akan efektif mencegah korupsi dan meningkatkan pendapatan negara

SURYA.CO.ID - Apa itu redenominasi rupiah?

Istilah ini mendadak viral usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memasukkan redenominasi rupiah ke dalam agenda strategis pemerintah. 

Rencana redenomisasi rupiah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) yang ditargetkan rampung pada 2027.

Menkeu Purbaya sudah menetapkan RUU Redenominasi dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025.

PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2027.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan, penanggung jawab penuntasan penyusunan RUU Redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Dalam PMK itu, Purbaya juga mengungkapkan urgensi atau keharusan RUU Redenominasi dituntaskan, meski kebijakan redenominasi telah digulirkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sejak 2013 silam.

Setidaknya ada empat urgensi pembentukan RUU Redenominasi, pertama ialah efisiensi perekonomian yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Ketiga, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan keempat, meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Dalam Indonesian Treasury Review Vol.2, No.4, 2017 disebutkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) telah merancang tiga tahapan redenominasi sejak 2013.

Tahap pertama adalah persiapan aturan perundang-undangan, infrastruktur dan strategi komunikasi. 

Baca juga: Tabiat Atim Suhara Satpam yang Tewas Ditembak Maling di Cakung, Rela Tunda Nikah Demi Adik-adiknya

Kemudian, masa transisi melalui pelaksanaan penukaran secara bertahap Rupiah "lama" dan Rupiah "baru" (dual price tagging).

Terakhir, yaitu tahap phasing out di mana seluruh transaksi menggunakan Rupiah "baru".

Seluruh tahapan itu dirancang memerlukan waktu sekitar 6 tahun lamanya.

Mulai dari tahapan Persiapan, Masa Transisi, hingga tahapan Phasing Out dimana semua uang yang beredar melalui transaksi yang ada di masyarakat adalah mata uang dengan denominasi baru.

Kata Pengamat

Terkait wacana Menkeu Purbaya, Pengamat Ekonomi, Benny Batara, menyambut baik rencana tersebut.

Menurutnya, redenominasi sangat efektif mencegah korupsi.

Selain itu, semua transaksi yang tadinya tidak masuk dalam sistem keuangan negara akan menjadi masuk sehingga pendapatan negara bertambah melalui pajak.

Benny mengatakan, rencana redenominasi rupiah beberapa tahun lalu sempat muncul lalu menghilang.

Baca juga: Sosok Achmad Siswanto, Dosen UNJ yang Akhirnya Diangkat Jadi PPPK Setelah Penantian 15 Tahun

Waktu itu, memang momennya tidak pas, karena takut inflasi.

"Pembulatan kalau zaman dulu ya mungkin begitu, tapi zaman sekarang banyak orang bayar pakai QRIS," kata Benny dalam tayangan di Channel YouTube, SINDOnews, Sabtu (8/11/2025).

"Bisa enggak bikin Rp 37.500 setelah redenominasi? Bisa Rp 37,5, cekling selesai. Oke, enggak perlu bawa pecahan lagi 50."

"Kalau zaman dulu memang orang bakal pembulatan ke atas. Rp 37.5000 dibikin Rp 38 biar gampang, sekarang enggak perlu," kata Benny.

Ia mencontohkan membeli burger di Amerika pasti harganya tidak bulat.

"Misal jadi 4,17 sen (dolar amerika). Ada masalah enggak? Gak ada masalah. Kita pun bisa bikin yang sama. Harga barang misalkan tadi Rp 37.500 jadi Rp 37,5, bayar selesai. Jadi itu ada yang bilang bakal terjadi inflasi atau enggak? Menurut saya enggak," kata Benny.

Bahkan, keuntungannya setiap orang akan menjadi makin susah korupsi.

"Sudah jelas makin susah korupsi. Orang mulai bertanya-tanya, 'Lu bawa duit cash ke mana?'," paparnya.

Benny lalu menceritakan pengalamannya sewaktu kuliah di Belanda.

"Gua punya cerita bagus nih zaman dulu di Belanda mau kuliah. Supaya beli, karena duit enggak banyak ya, jadi cari laptop pun gua pergi ke website barang bekas. Ada namanya Marketplats di sana."

"Di sini mungkin kayak OLX lah, toko barang bekas online," kata Benny.

Baca juga: Gelagat dr Tifa Usai Jadi Tersangka Bareng Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi, Sesumbar Bela Keadilan

Menurut Benny, ia lalu berencana membeli laptop yang ditawarkan karena murah dan masih bagus, walaupun bekas.

"Harganya diskon 70 persen. Bawalah gua duit cash mungkin sekitar 300 euro zaman itu. Transaksi di stasiun."

"Pas gua mau bayar, orang yang gua mau bayarin takut. Hah? Kenapa bayarnya cash? Saya enggak berani. Saya enggak berani," kata Benny menirukan orang yang menjual laptop kepadanya.

Benny menjelaskan membeli barang dengan cash di sana, membuat orang menjadi bertanya-tanya, dan mencurigai uang itu uang hasil kejahatan atau korupsi.

"Takut dia, karena dikira ini transaksi, uang apa ini? Uang haram, apa gua habis nodong, apa jual ganja kah?"

"Takut dia. Jadi lu bayangin orang di sana takut gua mau bayar 300 euro cash. Takut karena sudah mentalitasnya, tidak bisa cash," papar Benny.

Bahkan, di supermarket di sana, Benny mau membayar 50 euro sampai 100 euro ditolak.

"Enggak berani mereka. Mereka tanya apa ini? Lu mau cuci duit kah? Se-aware itu mereka. Nah di kita enggak ada, enggak ada ke sana. Kita aneh, konyol banget gitu," kata Benny.

Bahkan katanya di Indonesia untuk transaksi yang mencapai puluhan juta hingga ratusan juta dengan uang cash masih dianggap biasa, sehingga transaksinya tidak masuk ke sistem keuangan negara, sehingga tidak terkena pajak.

"Gua, di beberapa pasar di daerah NTT, orang beli sapi harga Rp 45 juta di pasar basah, pakai uang cash."

"Gila apaan ini gitu kan? Yang bener aja, pasti enggak bayar pajak ini orang. Yakin gua. Negara jadi rugi, karena enggak masuk sistem keuangan negara, enggak terdeteksi," tambah Benny.

Padahal, menurut Benny, mereka membawa sapi itu dengan truk melewati fasilitas negara berupa jalan yang bagus dan diaspal.

"Mereka pakai fasilitas negara. Menikmati aspal yang mulus itu. Menikmati pelabuhan kapal pelni yang harganya di diskon. Tapi dia enggak bayar pajak," kata Benny.

"Jadi banyak juragan-juragan sapi, dengan omzet miliaran rupiah, enggak ada bayar pajak sama sekali."

"Aneh ya? Enggak bisa terdeteksi, karena duitnya di luar sistem keuangan negara," kata Benny.

Dengan adanya rencana redenomisasi, maka sebagian pihak menilai akan banyak orang seperti juragan sapi menggunakan uangnya membeli emas atau menukarnya dengan mata uang asing untuk menghindari pajak.

Menurut Benny hal itu gampang dicegah dengan melakukan pembatasan pembelian.

"Satu bulan Antam tahan barang. Enggak ada masalah. Emas nilainya enggak busuk, enggak berkarat."

"Kita satu pintu nih emas kita di Antam, tutup keran enggak usah jual, tahan aja, ada masalah enggak? orang enggak makan emas juga, enggak bermasalah," katanya.

Hal yang sama kata Benny juga dilakukan di penukaran mata uang asing.

"Tahan itu 1 bulan, transaksi foreign currency dibatasi kecuali buat bisnis, PT, orang ekspor impor batu bara atau orang ekspor impor barang dan jasa jelas," katanya.

Sehingga menurut Benny semuanya bisa terdeteksi.

Apalagi katanya jika ada tiba-tiba orang yang tidak pernah transkasi ke Singapura, tiba-tiba mau kirim atau belanja duit, maka akan terdeteksi.

"By the way, waktu mau beli foreign currency lapor ke bank. Tiap minggu mereka kasih laporan jual dolar berapa."

"Jadi bisa dideteksi itu, enggak ada masalah. Itu super simpel lah. Langsung tutup keran selesai. Money changer langsung ditutup dulu, selesai," ujarnya.

Benny menilai, sangat penting agar redenomisasi rupiah ini benar-benar diterapkan sehingga transaksi pembayaran simpel dan akan lebih banyak menggunakan online yang dipastikan masuk dalam keuangan negara.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung