Menkeu Purbaya Tiba-tiba Minta 'Dijaga' Anggota DPD RI Saat Mau Investigasi Pencairan KUR, Ada Apa?

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Senin (3/11/2025).
• Dalam rapat itu, Purbaya mendapat keluhan soal pencairan kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah habis di daerah-daerah. 
• Purbaya memastikan masih ada dana Rp 60 triliun yang dialokasikan untuk KUR. 
• Purbaya berjanji akan menginvestigasi masalah ini, namun dia meminta dijaga anggota DPD RI.

SURYA.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba minta dilindungi anggota DPR RI saat membahas tentang kredit usaha rakyat (KUR) di himpunan bank milik negara (bank himbara). 

Momen itu terekam saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Senin (3/11/2025). 

Dalam rapat itu awalnya dibahas tentang pengucuran dana Rp 200 triliun ke 5 bank  yakni Bank BRI senilai Rp 55 triliun, Bank Mandiri Rp 55 triliun, Bank BNI senilai Rp 55 triliun, Bank BTN Rp 25 triliun dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

"Pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasin uangnya kan. Karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga, return-nya bisa nol kalau ditaruh di brangkas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri," ungkap Purbaya dikutip dari youtube Kompas TV. 

Purbaya menjelaskan, dalam mengelola uang tersebut, bank himbara dilarang membeli dolar atau memberikan ke konglomerat, serta tidak boleh membeli SBN (surat berharga negara). 

Baca juga: Usai Bongkar Dana Rp 234 T Ngendap di Bank, Menkeu Purbaya Sindir Menohok ke Pemda yang Masih Protes

"Makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya pernah ke BTN, ke BNI, sama Mandiri: 'Uangnya ke mana? Penyerapannya berapa? Anda beli dolar apa enggak?' Dia enggak ada yang ngaku beli dolar sih. Saya yakin beli dikit-dikitlah. Tapi kalau ketahuan, mereka enggak bisa lari," katanya.

Diakui Purbaya dia tidak mempunyai kekuasaan langsung di perbankan, karena saat ini bank di bawah Danareksa. 

"Tapi kan saya anggota Dewan Pengawas Danareksa. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Danareksa juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danareksa-nya kalau mereka melindungi praktik-praktik yang jelek," katanya. 

Salah satu anggota DPD lalu menanyakan tentang kredit usaha rakyat (KUR) yang diakuinya sudah habis di daerah. 

Purbaya pun membantahnya, karena dari catatan dia ada dana Rp 284 triliun untuk KUR, dan baru dialokasikan Rp 224 triliun sehingga masih ada hampir Rp 60 triliun untuk KUR. 

Pengakuan Purbaya ini pun dibantah anggota DPD yang mengaku sudah turun ke daerah untuk mengecek ke sejumlah bank, dan ternyata alokasi untuk KUR sudah habis. 

Purbaya lalu berjanji untuk menanyakan hal itu ke Menko Perekonomian. 

"Oh, itu main-main dia. Bank mana ibu?," tanya Purbaya.

Anggota DPD ini pun mengurai temuan di daerah bahwa KUR sudah habis pada Oktober ini. 

Hal ini memantik reaksi keras Purbaya. 

"Berarti mereka sama ngebulnya, Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa," katanya.

Purbaya pun berjanji akan memeriksanya. 

"Iya, Pak. Nanti saya periksa. Kalau ada bank main-main, mereka enggak aman. Gitu aja, Pak," ancamnya. 

Anggota DPD lain lalu mengungkap siasat bank yang meminta agunan meski pinjamannya di bawah Rp 50 juta.

Padahal sesuai ketentuan kalau pinjaman di bawah Rp 50 juta tidak perlu agunan.  

"Nah, itu banyak sekali pelaku UMKM enggak mau apa minjam karena agunan mereka diminta dan itu temuan banyak, Pak," katanya.

Purbaya pun berjanji akan menginvestigasi terkait implementasi KUR. 

"Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja gitu kira-kira. Hah? Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gua gedein ya, biar susah hidupnya," tegasnya. 

Menurut Purbaya, KUR  itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM.

Namun, kenyataannya yang diberi sebagian besar malah peminjam lama. 

"Tapi dapat subsidi bunga dari saya. Saya rugi banyak. Pokoknya kalau saya enggak mau rugi, nanti saya periksa itu," tegasnya. 

Diakui Purbaya, pihaknya sejak lama ingin memeriksa itu, namun itu bukan program Kementerian Keuangan. 

Karena itu dia meminta dukungan dari anggota DPD. 

"Nanti kalau ada yang ribut, Bapak-bapak, Ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, 'Lu ikut campur kementerian lain.' Aduh. Tapi ini kan uang saya ya. Dan saya enggak ngelihat dampaknya ke UMKM. Dan selama ini semuanya ribut masalah itu," ungkapnya. 

Diakui Purbaya, UMKM sering dipakai namanya sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia ketika krisis. 

"Tapi begitu survive, dilupain dia, enggak ada program, enggak ada kredit. Yang jelas, jadi saya beresin nanti. Ini gua boleh enggak gua beresin?,"kata Purbaya.

Sejumlah staf pun pun mengingatkan bahwa itu urusan Menko Perekonomian. 

Purbaya lalu berkelit."Saya berisiko ya. Kalau emang enggak tepat sasaran, saya berhentiin uangnya. Subsidi bunga saya berhentiin. Biar aja," tukasnya. 

5 Bank Himbara Digelontor Rp 200 Triliun

Sebelumnya, sda lima bank himbara yangmendapat gelontoran dana tersebut, yakni Bank BRI senilai Rp 55 triliun, Bank Mandiri Rp 55 triliun, Bank BNI senilai Rp 55 triliun, Bank BTN Rp 25 triliun dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

Menurut Purbaya, perbankan perlu menyalurkan dana itu secara optimal agar tidak hanya mengendap tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

"Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capital nya kan? kalau ditaruh di brankas rugi dia. Misalnya nggak bisa dibeli lagi ya rugi dia (perbankan)," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (11/9/2025) lalu.

Purbaya menyebut, pemberian dana tambahan sebesar Rp 200 triliun untuk seluruh bank-bank himbara ini sebagai pendorong untuk perbankan, agar lebih giat mencari proyek dan sektor potensial untuk menyalurkan pembiayaan.

Baca juga: Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung yang Sering Kritik Jokowi: Sedikit Belajar Ekonomi Lagi Pak

"Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan, sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras," ujar Purbaya.

"Kan mereka pintar nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus, untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negative carry, negative spread gitu," imbuhnya. 

Menkeu Purbaya optimis dengan langkah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan menyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang," tegasnya.

Purbaya memastikan tidak ada tenor yang ditetapkan pemerintah kepada bank-bank himbara itu. 

Tenor merupakan jangka waktu yang disepakati antara bank dan nasabah untuk pelunasan suatu pinjaman atau kredit terhitung sejak dana dicairkan hingga jatuh tempo.

 Purbaya bilang, jangka waktu penempatan dana ke lima bank himpunan bank milik negara (himbara) itu sesuai dengan keputusannya. 

"Jadi ini kan nggak ada term ya sebetulnya, yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah, anak buah saya salah nulis," ujar Purbaya di Istana Negara, Senin (15/9/2025).

"Pada dasarnya seperti itu saja, seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Mutar di situ, supaya mutar di perekonomian," sambungnya.

Purbaya menyatakan, pemerintah masih memiliki dana lebih meskipun Rp 200 triliun telah dicairkan ke lima bank himbara. Sehingga, keputusan ini diyakini tidak akan menganggu kondisi ekonomi Indonesia.

"Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau Rp 200 triliun saja tidak akan menganggu kondisi saya," ungkapnya.

Menurut Purbaya, penempatan dana pemerintah ke perbankan itu justru akan mendorong bank lebih sustainable maupun perputaran pembiayaan program pembangunan yang lain.

 "Taruh saja di situ terus. Saya nggak perpanjang, biarin seperti itu," tegasnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id