Di Tengah Dugaan Korupsi Whoosh, Menkeu Purbaya Angkat Bicara, Sepakat dengan Pernyataan Jokowi

SURYA.co.id - Di tengah hebohnya kasus dugaan korupsi Whoosh, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut angkat bicara.

Menkeu Purbaya tampak sepakat dengan pernyataan Jokowi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial.

Menurutnya, proyek transportasi modern ini juga dirancang untuk mempercepat pertumbuhan kawasan di sekitar jalur lintasnya.

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025), melansir dari Kompas.com.

Ia mengakui, dampak ekonomi dari kehadiran Whoosh belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat.

Saat ini, Whoosh melayani empat titik pemberhentian utama, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) bukan proyek yang diukur dari sisi keuntungan semata, melainkan sebuah investasi sosial jangka panjang.

Menurut Jokowi, kehadiran Whoosh merupakan solusi atas kemacetan parah yang selama puluhan tahun membebani kawasan Jabodetabek dan Bandung.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ungkap Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).

Kerugian besar itu, kata Presiden, menjadi alasan utama pemerintah menghadirkan berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

“Tujuannya agar masyarakat beralih ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelasnya.

Jokowi menekankan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak diukur dari besarnya laba, tetapi dari dampak sosial seperti efisiensi waktu, penurunan polusi, hingga peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” tegasnya.

Proyek Whoosh menjadi simbol perubahan cara pandang terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tidak semua proyek harus diukur dari sisi untung rugi finansial, sebab dampak sosial dan ekonomi jangka panjang justru lebih berharga.

Kereta cepat dapat menjadi pemantik bagi pertumbuhan kawasan baru di sepanjang jalurnya, asal didukung perencanaan tata ruang yang matang. Meski manfaatnya belum sepenuhnya terasa, kehadiran Whoosh membuka peluang besar bagi ekonomi lokal dan sektor pariwisata.

Pemerintah perlu memastikan agar daerah sekitar stasiun tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut tumbuh bersama proyek ini. Infrastruktur transportasi publik semestinya dipandang sebagai investasi untuk generasi mendatang, bukan beban anggaran.

Jika dijalankan konsisten, Whoosh bisa menjadi tonggak menuju mobilitas modern dan berkelanjutan di Indonesia.

KPK Mulai Selidiki Dugaan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai langkah awal penyelidikan terhadap dugaan pembengkakan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan hal tersebut.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Asep pada Senin (27/10/2025).

Meski demikian, Asep enggan membeberkan detail kapan penyelidikan dimulai.

Ia menjelaskan bahwa proses awal ini bersifat tertutup dan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu alur investigasi.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kesiapannya jika dipanggil oleh lembaga antirasuah tersebut untuk memberikan keterangan terkait proyek tersebut.

“Iya, kalau dipanggil, saya akan datang,” ucap Mahfud pada Minggu (26/10/2025).

Namun, ia menegaskan tidak akan mengajukan laporan resmi ke KPK, sebab menurutnya lembaga tersebut sudah mengetahui duduk perkara yang ramai diperbincangkan publik.

“Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu juga. Wong yang saya laporkan tuh KPK sudah tahu,” kata Mahfud.

Mahfud menilai isu dugaan penyimpangan proyek Whoosh bukanlah hal baru.

“Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, tuh, kan banyak banget dan punya data, dan pelaku. Kalau saya, tuh, kan pencatat saja,” ujarnya.

Dari pihak KPK, Ketua Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa lembaganya masih mempelajari pihak-pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan mark up anggaran proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

“Ya ditelaah dulu,” kata Setyo saat ditemui di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (28/10/2025).

Saat disinggung soal perkembangan proses penyelidikan, Setyo menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya,” ujarnya singkat.

Ia juga menolak memberikan banyak komentar terkait audit proyek tersebut.

“Baru juga (ditangani),” ucapnya.

Langkah KPK membuka penyelidikan terhadap proyek Whoosh menandai keseriusan lembaga antikorupsi dalam mengawasi proyek strategis nasional. Publik memang sudah lama mencium aroma kejanggalan di balik pembengkakan anggaran proyek ini.

Transparansi menjadi kunci agar penyelidikan tidak sekadar formalitas tanpa hasil konkret. Sikap Mahfud MD yang terbuka terhadap pemanggilan KPK menunjukkan bahwa isu ini sudah menjadi perhatian publik lintas sektor.

Namun, ucapan Mahfud juga menggambarkan rasa skeptis terhadap efektivitas pelaporan jika lembaga antirasuah sebenarnya sudah mengetahui akar masalahnya.

Masyarakat tentu menanti langkah nyata, bukan sekadar janji penelusuran. Jika kasus ini diusut tuntas, hasilnya bisa menjadi preseden penting bagi pengelolaan proyek infrastruktur besar di masa depan.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id