Sosok Bhima Yushistira, Direktur Eksekutif Celios yang Sebut Menkeu Purbaya Jago Bikin Gimik

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, jago membuat gimik dengan gaya ceplas-ceplos dan koboinya. 

Bukan tanpa alasan Bhima Yudhistira menyebut hal itu, karena menurutnya sampai saat ini kebijakan yang dilakukan Purbaya belum dirasakan masyarakat. 

Bhima menyinggung kebijakan Purbaya yang mengguyurkan uang pemerintah Rp200 triliun yang mengendap di Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan ini bertujuan agar dana tersebut disalurkan untuk mendukung ketersediaan likuiditas guna mendorong peningkatan penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurut Bhima kebijakan itu tidak mendorong ekonomi karena pertumbuhan kredit di Indonesia sedang rendah.

Baca juga: Bantah Purbaya soal Dana Rp4,1 T Mengendap di Bank, Dedi Mulyadi Beber Bukti dari Kemendagri dan BI

"Rp200 triliun dikasih ke bank pemerintah dalam 1 bulan kurang itu 70 persen sebagian sudah disalurkan. Jadi berapa tuh per hari? Ya kan tinggal dibagi aja. Gimana mungkin nyalurkan uang sebanyak itu di saat pertumbuhan kreditnya lagi rendah?," ucap Bhima dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews di program Overview, Rabu (22/10/2025).

"Banyak yang eksperimental. Saya setuju dengan Bang Hensa tadi, jadi banyak yang masih coba-coba. Kalau dibilang apakah ini mendorong ekonomi, juga enggak," tambahnya.

Oleh karena itu, Bhima lantas mengatakan bahwa Purbaya memang jago membuat gimik daripada Sri Mulyani.

Namun, menurut Bhima, semua yang dibicarakan Purbaya semenjak menjabat sebagai Menkeu tidak berdampak bagus, termasuk kepada reaksi para investor.

Hanya reaksi publik saja yang tampak senang dengan berbagai kebijakan Purbaya tersebut.

"Buktinya apa? Purbaya memang jago dia bikin gimik tuh dibandingkan Bu Sri Mulyani yang agak hati-hati ngomong, kira-kira gitu. Tapi semua yang diomongin sama Purbaya sebenarnya dari level kebijakan dan reaksi dari para investor, itu juga enggak bagus," paparnya.

"Reaksi publik aja itu senangnya kelihatan, tapi orang tuh akan ngelihat, ini kok Purbaya dengan akrobatnya seolah menyenangkan dari segi komunikasi publik ya, ceplas-ceplos atau koboi itu," sambung Bhima.

Meski kebijakan Purbaya mendapatkan respons bagus di mata publik, Bhima mengatakan, kebijakan Menkeu yang mengguyur Rp200 triliun ke bank Himbara itu hingga sekarang tidak dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bahkan, Bhima juga menyinggung soal harga beras yang sampai saat ini masih terhitung tinggi.

"Tapi enggak kerasa tuh harga beras masih tinggi. Terus kemudian banyak UMKM nanya, yang Rp200 triliun itu kok enggak ke UMKM ya, kok enggak dirasakan sama UMKM ya, Rp200 triliun itu uang yang besar sekali gitu," katanya.

"Itu enggak dirasakan sama masyarakat bawah. Jadi orang ngelihat ini uang gimana sebenarnya. Jadi pas Purbaya gantiin Sri Mulyani 'tesisnya beda dong, saya sama Sri Mulyani'. Sri Mulyani itu jaga defisit di bawah 3 persen ketat, Purbaya ini akan lebih agresif. Nah kira-kira kan gitu statementnya," ujarnya lagi.

Menurut Bhima, keagresifan Purbaya dalam melakukan terobosan-terobosan itu justru dikhawatirkan tidak akan berdampak pada lapangan pekerjaan atau program-program yang bisa kesejahteraan rakyat.

"Tapi keagresifannya dia, nah itu khawatir masuk ke program-program yang enggak ngaruh ke lapangan kerja, enggak ngaruh kepada program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan," ucapnya.

Dengan demikian, Bhima mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah akan sulit tercapai di tahun 2025 ini.

"Jadi pertumbuhan ekonominya yang dijanjikan 8 persen itu hampir dipastikan susah tercapai tahun ini," tutur Bhima.

Siapakah Bhima Yudhistira? 

Bhima Yudhistira merupakan Direktur Eksekutif Celios, lembaga think-tank yang fokus pada analisa makro-ekonomi, moneter, transisi energi, dan tata kelola mineral kritis.

Bhima menempuh pendidikan S1 di FEB Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Dia lalu melanjutkan program master di University of Bradford, Inggris.

Sejak kemunculan Purbaya kali pertama sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani, Bhima mengkritisi. 

Menurut Bhima, keputusan digantinya Sri Mulyani oleh Purbaya Yudhi ini belum tentu bisa dinilai 100 persen positif.

Bhima langsung menyoroti blunder Purbaya saat memberikan tanggapan adanya 17+8 Tuntutan Rakyat yang belakangan ramai jadi perbincangan publik.

Purbaya mengaku belum mempelajari penuh soal 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut.

Namun menurutnya, tuntutan itu hanyalah suara sebagian rakyat kecil saja.

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita."

"Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," katanya saat di Gedung Kemenkeu, Jakarta, usai dilantik, Senin (8/9/2025).

Purbaya lalu meyakini bahwa tuntutan rakyat soal ekonomi ini akan hilang dengan sendirinya, seiring dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang ada.

Bahkan Purbaya berjanji akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo," ungkap Purbaya.

Menurut Bhima, Purbaya harus punya tim komunikasi yang bagus.   

"Itu baru dilantik itu kelihatannya kurang punya empati," kata Bhima dalam Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (9/9/2025).

Optimisme Purbaya

Purbaya sebelumnya menyampaikan optimismenya bahwa pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal IV-2025 akan menembus di atas 5,5 persen, lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,12 persen pada kuartal II-2025.

Optimisme itu, kata Purbaya, didukung oleh kebijakan pemerintah yang gencar memberikan insentif fiskal untuk menjaga momentum ekonomi, salah satunya yakni melalui penempatan dana sebesar Rp200 triliun ke bank Himbara, guna untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pembiayaan sektor riil. 

“Data retail sales BI mulai naik di bulan terakhir ini, di September. Karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan mulai terasa di sistem. Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih terlihat dampaknya di ekonomi,” papar Purbaya.

Purbaya juga menegaskan soal kesiapannya menambah dana likuiditas bila diperlukan. 

Pemerintah pun menggelontorkan ragam insentif untuk mendorong daya beli masyarakat, di mana tambahan anggaran tersebut berasal dari pos yang tidak terserap sepenuhnya.

Sebagian dana kemudian dialihkan untuk memperpanjang program bantuan, yang semula direncanakan hanya berlangsung dua bulan menjadi tiga bulan.

Selain itu, bantuan kini juga mencakup kelompok masyarakat di desil 3 dan 4, yang dinilai masih rentan namun sebelumnya belum menerima dukungan dari pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul CELIOS Sebut Menkeu Purbaya Jago Bikin Gimik, Singgung soal Guyuran Rp200 Triliun Tak Dirasakan UMKM