Terlanjur Menteri PU Janji Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Pimpinan DPR: Dibahas Dulu

SURYA.co.id - Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa rencana penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak bisa diputuskan sepihak.

Menurutnya, usulan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo harus terlebih dahulu dikaji dan dikonsultasikan lintas kementerian.

“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ujar Saan usai menghadiri kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-14 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025), melansir dari Kompas.com.

Politikus Partai NasDem itu menilai langkah Kementerian PU perlu dikomunikasikan pula dengan DPR RI, terutama melalui Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman atau polemik di kemudian hari.

“Tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” kata Saan.

Ia menilai inisiatif Kementerian PU tersebut merupakan langkah positif karena bertujuan membantu pesantren yang baru saja tertimpa musibah.

Namun, Saan mengingatkan agar prosesnya tetap mengikuti aturan yang berlaku dan dilakukan secara transparan.

“Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” tutupnya.

Baca juga: Status Kasus Gedung Ambruk Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Naik Penyidikan, Saksi Baru Mulai Diperiksa

Pemerintah Janji Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

Sebelumnya, Pemerintah memastikan pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Ponpes Al Khoziny dibangun ulang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut, keputusan itu diambil karena insiden robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny dianggap sebagai kondisi darurat nasional.

“Insya Allah cuma dari APBN ya,” kata Dody usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang bagi pihak swasta yang ingin membantu.