Keberanian Menkeu Purbaya Tak Gentar Meski Dilarang Luhut Soal Pengalihan Anggaran MBG: Kita Potong

Lebih jauh, Luhut menekankan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran MBG bukan hanya soal administrasi, melainkan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

“Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Program MBG juga disebut berhasil menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.

“Saya nggak keliru, lapangan kerja sudah 380 ribu yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” kata Luhut.

Menurut Luhut, MBG menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.

“Makan bergizi (MBG) ini saya kira memberikan salah satu apa peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini,” ucapnya.

Perbedaan pandangan antara Menkeu Purbaya dan Ketua DEN Luhut ini memperlihatkan dua sisi penting dari manajemen fiskal negara: disiplin anggaran di satu sisi, dan dorongan untuk percepatan ekonomi rakyat kecil di sisi lain.

Di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, keputusan pemerintah dalam mengelola dana MBG akan menjadi indikator penting arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan.

Baca juga: Luhut Minta Menkeu Purbaya Tidak Alihkan Anggaran Program MBG, Bisa Serap 380 Tenaga Kerja

Peringatan Purbaya Soal Anggarap MBG

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke program lain, termasuk program bantuan pangan beras 10 kg, jika dana MBG tidak terserap dengan baik.

"Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Pernyataan itu disampaikan menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.

Purbaya menekankan bahwa pengalihan dana bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras menjadi lebih panjang.

Ia menegaskan kebijakan ini bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu percepatan penyerapan anggaran. Jika BGN mampu menyerap dana dengan baik, hal itu akan jauh lebih optimal.

"Bukan menegur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga," tutur Purbaya.