Berita Viral

Rekam Jejak Gubernur Sumbar yang Permintaannya Ditolak Menkeu Purbaya Soal Tanggung Gaji ASN Daerah

Inilah rekam jejak Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang pemrintaannya ditolak oleh Menkeu Purbaya terkait tanggungan gaji ASN daerah.

Kolase Kompas.com dan Tribun Padang
DITOLAK - Kolase foto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. 

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang pemrintaannya ditolak oleh Menkeu Purbaya terkait tanggungan gaji ASN daerah.

Permintaan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah mendapat penolakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Mahyeldi sebelumnya menyampaikan usulan tersebut karena anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, sementara beban belanja pegawai masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).

Namun, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa ruang fiskal pemerintah pusat masih terbatas dan ia harus memastikan defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi kalau diminta sekarang, ya pasti saya enggak bisa. Kecuali saya tembus rasio defisit ke PDB di atas 3 persen," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025), melansir dari Kompas.com.

Fokus Menjaga Disiplin Fiskal dan Stabilitas Ekonomi

Menurut Purbaya, kondisi ekonomi global yang belum stabil membuat pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola anggaran negara.

Disiplin fiskal dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis," ucapnya.

Ia juga menambahkan, prioritas saat ini adalah memastikan belanja negara lebih efisien dan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global yang masih terasa.

Meski menolak permintaan tersebut, Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang alokasi TKD 2026 apabila situasi ekonomi membaik dan pendapatan negara meningkat.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas pengelolaan anggaran di daerah.

"Pada dasarnya tergantung mereka (pemda) sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan.

Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi (TKD naik)," tukasnya.

Pertemuan dengan APPSI dan Respons Mahyeldi

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved