Tak Cuma Ijazah Jokowi, Roy Suryo Ngaku Juga Kantongi Milik Alumni Lain untuk Pembanding: Itu Beda

SURYA.co.id - Roy Suryo ternyata tak cuma mengantongi salinan ijazah Jokowi, tapi juga ijazah milik alumni lain yang lulus bareng Jokowi.

Pakar telematika Roy Suryo kembali membuat pernyataan mengejutkan terkait dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia mengaku yakin bahwa ijazah kuliah Jokowi tidak asli setelah melihat langsung salinan resmi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama. Sudah saya cek tinggal nanyi keluar.

Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,99 persen palsu,” ungkap Roy saat hadir dalam acara bedah buku Jokowi’s White Paper di Gedung Umat Islam Solo, Jumat (3/10/2025), melansir dari Tribunnews.

Menurut Roy, kejanggalan paling mencolok terletak pada tata letak teks dan posisi logo dalam ijazah tersebut.

“Bagaimana posisi cetaknya, posisi logo. Bahwa cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” jelasnya.

Roy menambahkan, dokumen itu ia terima sebelum mengikuti aksi di depan Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (3/10/2025).

Salinan ijazah yang sudah dilegalisasi tersebut merupakan dokumen resmi yang dipakai Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden.

“Kemarin siang sebelum teriak-teriak di mobil komando depan KPK saya paginya ke KPU. Kami mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo yang digunakan mendaftar menjadi calon presiden 2019. Kami masih menagih lagi 2014,” tutur Roy.

Baca juga: Selain Roy Suryo, Inilah Sosok Bonatua Silalahi yang Juga Ngaku Kantongi Salinan Ijazah Jokowi

Ia menegaskan, legalisasi ijazah seharusnya hanya berlaku untuk satu kali penggunaan. Karena itu, dokumen yang dipakai pada 2014 seharusnya berbeda dengan yang digunakan pada 2019.

"Karena tidak mungkin ijazah yang dilegalisasi sekali itu digunakan beberapa kali. Kalau digunakan ada batasnya. Kami akan cek benarkah dekan yang melegalisasi adalah orang yang ada pada saat itu. Yang 2019 sudah benar. Pak dr. Budiadi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Roy juga membandingkan ijazah Jokowi dengan dokumen milik sejumlah alumni yang lulus pada tahun yang sama.

Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut tidak identik dengan milik mahasiswa lain.

“Dibandingkan Fronojiwo (1115), dengan almarhum Hari Mulyono (1116), Sri Murtiningsib (1117) itu beda. Padahal 3 nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset,” terangnya.

Pernyataan Roy Suryo soal dugaan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menyeret publik ke dalam pusaran perdebatan lama yang seolah tak kunjung selesai. Klaim Roy, yang menyebut “Ijazah itu 99,99 persen palsu,” tentu menimbulkan pertanyaan besar.

Bagaimana mungkin sebuah dokumen negara yang dipakai untuk persyaratan pencalonan presiden bisa dipersoalkan berkali-kali?

Dari kacamata penulis, ada dua hal yang patut dicermati. Pertama, sisi prosedural. Jika benar legalisasi ijazah hanya berlaku sekali, tentu wajar jika publik menuntut kejelasan perbedaan antara dokumen tahun 2014 dan 2019. Kejanggalan pada aspek administratif ini bisa menjadi celah keraguan, meski tidak serta-merta membuktikan adanya pemalsuan.

Kedua, sisi politik dan persepsi publik. Polemik seperti ini mudah membelah opini masyarakat. Bagi sebagian orang, tuduhan tersebut dianggap sebagai isu serius yang merongrong kredibilitas seorang presiden.

Namun, bagi yang lain, pernyataan Roy dipandang tak lebih dari manuver politik yang sengaja digoreng menjelang momentum tertentu.

Terlepas dari benar atau tidaknya klaim Roy, satu hal yang jelas: kontroversi semacam ini menegaskan bahwa transparansi dokumen publik sangat krusial.

Dalam konteks pejabat tinggi negara, apalagi seorang presiden, dokumen pendidikan mestinya bisa diakses dan diverifikasi tanpa menyisakan ruang untuk spekulasi.

Akhirnya, penulis melihat polemik ini lebih dari sekadar perdebatan tentang selembar ijazah. Ini adalah ujian bagi lembaga negara, media, dan masyarakat untuk memilah antara fakta, opini, dan kepentingan politik.

Jika tidak disikapi dengan bijak, isu ini hanya akan menambah polarisasi tanpa pernah menghasilkan kejelasan.

Pernyataan UGM Soal Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta akhirnya menanggapi narasi-narasi negatif yang dikembangkan Roy Suryo Cs tentang ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). 

Tanggapan UGM diwujudkan dalam sebuah video podcast yang menampilkan Rektor Prof Ova Emilia, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, serta dipandu oleh Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana.

Berikut sejumlah pernyataan UGM terkait ijazah Jokowi: 

1. Ijazah Jokowi asli

Rektor UGM Prof Ova Emilia secara tegas mengatakan presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan lulusan UGM. 

"Kami punya data dan bukti bahwa bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan UGM dan sudah diberikan tanda kelulusan kepada yang bersangkutan," tegasnya seperti dikutip surya.co.id. 

Ova meyakinkan punya bukti dan dokumen yang lengkap  tentang itu.

"Sedangkan kaitannya ijazah, diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan secara baik dan sesuai persyaratan. Diserahkan saat wisuda pada tahun 1985," tegasnya. 

Kenapa bukti dokumen itu tidak ditunjukkan ke publik? 

Ova beralasan ada aturan UU Keterbukaan Informasi Publik yang harus dipegang terkait dokumen pribadi.

"Sebagai institusi yang melayani masyarakat Kita pegang dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan, ada UU KIP yang melindungi agar kita tidak mengobral dokumen itu," katanya.  

"Ijazah itu dokumen pribadi. Bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik," imbuhnya.  

Terkait foto ijazah Jokowi yang banyak dianalisis di media sosial, Ova menilai terkait ijazah yang berhak menjaga adalah yang bersangkutan.

Pihaknya tidak bisa berkomentar apakah yang ada di media sosial itu, benar ijazah Jokowi atau bukan.

2.  Siap tunjukkan data ke lembaga negara

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, kemudian mengalihkan pertanyaan kepada Wening Udasmoro mengenai cara paling tepat untuk mengetahui apakah seseorang merupakan alumni UGM.

Wening menjelaskan bahwa cara paling tepat adalah dengan menunjukkan ijazahnya.

"Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Jadi orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut, karena ijazahnya ada pada orang tersebut," ucapnya.

UGM tidak dapat memberikan klarifikasi mengenai status alumni seseorang dan memastikan ijazahnya asli kepada pihak yang tak berwenang.  

"Kalau misalnya kita ingin tahu orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut," urainya.

Meski demikian, UGM dapat melakukan pengecekan data, namun tidak diperbolehkan menyampaikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.

"Namun jika yang meminta data tersebut pihak berwenang, misalnya negara, maka UGM akan memberikan," jelasnya.

3. Tak ada laporan ijazah UGM dipalsu di Jalan Pramuka

Disinggung tentang narasi yang menuduh ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka, Wening mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan UGM. 

"Sebetulnya sederhana, logika berpikir. Ada perguruan tinggi ternama di luar negeri, misalnya Oxford. Lalu ada seseorang memalsukan ijazah Oxford, dipakai oleh dia dan itu palsu. Ini tidak ada hubungannya dengan Oxford," katanya.  

Wening menambahkan bahwa jika ada individu yang terbukti memalsukan ijazah dan mengatasnamakan UGM, institusi tersebut akan mengambil langkah hukum. 

"Misalnya terbukti seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak baik dari sisi hukum, laporkan dan lain sebagainya," pungkasnya.

Wening memastikan sampai saat ini tidak pernah ada  yang melapor secara resmi tentang adanya ijazah UGM yang dipalsukan di Jalan Pramuka.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id