Menkeu Purbaya dan Bahlil Saling Balas Soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Siapa yang Salah Baca Data?

SURYA.co.id - Perdebatan soal angka subsidi dan harga keekonomian LPG 3 kilogram memunculkan adu pernyataan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Ketegangan ini bermula ketika Menkeu Purbaya menyampaikan paparannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa, 30 September 2025.

Dalam rapat tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa harga barang-barang bersubsidi sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh masyarakat.

"Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi," kata Purbaya, dikutip dari Antara.

Menurutnya, ada delapan komoditas energi dan nonenergi yang sebagian besar biayanya masih ditanggung pemerintah.

Salah satunya adalah gas LPG 3 kg yang kerap disebut tabung melon.

Berdasarkan data yang ia paparkan, harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung.

Namun, masyarakat hanya membayar Rp 12.750 per tabung karena pemerintah menanggung sekitar Rp 30.000 atau 70 persen dari total harga.

Subsidi ini, lanjut Purbaya, menghabiskan dana hingga Rp 80,2 triliun dalam APBN 2024 dan diberikan kepada sekitar 41,5 juta pelanggan.

Selain LPG, ia juga membeberkan perbandingan harga asli dengan harga subsidi untuk BBM, listrik, minyak tanah, hingga pupuk.

Contohnya, Solar dengan harga keekonomian Rp 11.950 per liter dijual Rp 5.150, Pertalite dari Rp 11.700 menjadi Rp 10.000 per liter, serta minyak tanah yang dijual Rp 2.500 per liter dari harga aslinya Rp 11.150. Untuk tarif listrik 900 VA, harga riil Rp 1.800 per kWh dipangkas menjadi Rp 600. Sementara pupuk Urea dan NPK masing-masing turun dari Rp 5.558/kg dan Rp 10.791/kg menjadi Rp 3.308/kg dan Rp 2.300/kg.

Bahlil Angkat Bicara

Pernyataan Purbaya kemudian ditanggapi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, data yang dipaparkan Menkeu soal LPG 3 kg tidak sepenuhnya tepat.

"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya," ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025, melansir dari Kompas.com.

Ia menambahkan, kemungkinan Purbaya belum menerima data lengkap dari jajarannya.