Rekam Jejak Mentereng Irjen Herry Rudolf yang Dipercaya Jadi Wakil Ketua Tim Reformasi Polri

Kariernya dimulai sebagai komandan peleton (Danton) Direktorat Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) pada tahun 1991.

Setahun kemudian, dia pindah dan menjabat sebagai kepala unit (Kanit) Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kepolisian Resor (Polres) Bekasi.

Dia lalu pindah kembali menjadi Danton Taruna Akpol pada tahun 1993 dan menjabat selama 4 tahun.

Pada tahun 1997, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Operasional Polres Dili sebelum dikirim ke Bosnia pada tahun 1998.

Setelah setahun, dia kembali dan menjabat kembali di Polda Metro Jaya menjadi Kanit III Satuan Intelijen Kriminal (Intelkrim) Direktorat Intel dan Pengamanan (Ditintelpam) Polda Metro Jaya pada tahun 1999 dan pada tahun yang sama berpindah posisi menjadi Komandan Unit II Satuan Penyidikan Kendaraan Bermotor Direktorat Reserse Umum Koordinasi Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ia kembali ke Polda Metro Jaya menjadi Kepala Unit Obat Keras Satuan Reserse Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2000 sebelum diangkat pada tahun yang sama menjadi Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Metropolitan Kemayoran.

Tujuan Dibentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri

Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri bukan sekadar langkah administratif, melainkan strategi besar untuk menjawab tuntutan zaman dan ekspektasi publik terhadap institusi kepolisian.

Ada beberapa tujuan utama yang menjadi fokus dari tim ini, antara lain:

1. Memperkuat Profesionalisme Aparat

Tim ini bertugas mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun penerapan sistem merit.

Dengan begitu, setiap anggota Polri mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai standar internasional.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Publik semakin menuntut keterbukaan informasi dan akuntabilitas dari lembaga penegak hukum.

Tim Reformasi hadir untuk merumuskan kebijakan yang memastikan setiap tindakan Polri dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses masyarakat.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik