Sosok Anggota DPR yang Dukung Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk', Contohkan Dirinya Berangkat Lebih Awal

Sosok Soedeson Tandra

Melansir dari Wikipedia, Soedeson Tandra lahir 4 Desember 1963.

Ia adalah seorang Kurator dan politikus Partai Golongan Karya.

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP HKPI dan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar mewakili Papua Tengah.

Soedeson Tandra merupakan pria kelahiran Maluku Tenggara yang berkutat di dunia hukum dan memiliki spesialisasi di bidang kepailitan.

Sepakterjangnya di dunia kepailitan sudah diakui dengan pendirian Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) yang dipimpinnya terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia.

Selain di bidang hukum, Tandra juga aktif dalam kegiatan politik. Jabatannya sebagai Fungsionaris Partai Golongan Karya Papua Tengah meneguhkan dirinya untuk mengabdi dan menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Tengah dalam kancah Nasional.

Dengan latar belakang sesama 'orang timur' tentunya membuat Tandra paham dan dapat merasakan keinginan dan maksud dari masyarat Papua Tengah.

Atas dasar itulah, Tandra memutuskan untuk mencalonkan dirinya menjadi Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah dengan maksud agar mempermudah dirinya menyampaikan aspirasi masyarakat Dapilnya.

Fenomena penggunaan sirene dan strobo oleh pejabat sebenarnya bukan hal baru.

Namun, ketika masyarakat sudah semakin melek digital, praktik yang dianggap sepele ini cepat sekali jadi sorotan publik. 

Wajar jika gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” mendapat banyak simpati, karena masyarakat ingin merasakan kesetaraan di jalan.

Sebagai penulis, saya melihat pandangan Soedeson Tandra ini relevan dan membumi. Ia bukan sekadar mengkritik, tapi memberi teladan dengan memilih berangkat lebih awal daripada meminta hak istimewa. Sikap seperti inilah yang justru bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

Di era keterbukaan informasi, hal-hal sederhana seperti disiplin waktu dan taat aturan justru bisa menjadi cermin kepemimpinan.

Jika pejabat bisa memberi contoh, masyarakat pun akan lebih mudah untuk ikut patuh. Pada akhirnya, lalu lintas yang lebih tertib bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan bersama.