Rekam Jejak Angga Raka Prabowo, Orang Terdekat Presiden Prabowo yang Rangkap 3 Jabatan Sekaligus

SURYA.CO.ID - Sosok Angga Raka Prabowo menuai sorotan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto melantiknya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Angga diketahui sudah menduduki jabatan lain, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) dan Komisaris Utama (Komut) PT Telkom.

Artinya, saat ini Angga mengemban tiga jabatan sekaligus. 

Terkait hal tersebut, Angga Raka menekankan, pendapatan dan fasilitas yang dia terima tidak double, tetapi tetap satu sesuai ketentuan.

Malahan, tanggung jawab Angga Raka menjadi lebih banyak dengan mengemban posisi-posisi itu.

"Sesuai yang diketahui, saya ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin Badan Komunikasi Pemerintah. Saya jelaskan dulu bahwa seperti peraturan yang berlaku, ini sifatnya penugasan."

"Yang namanya penugasan tidak berarti pendapatan dan fasilitas juga double, tetap satu sesuai ketentuan, tanggung jawabnya yang bertambah. Ini praktik umum untuk penguatan fungsi tertentu dan sejalan dengan arahan Presiden agar kita efektif dan efisien," ujar Angga Raka dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com, Jumat (19/9/2025).

Angga Raka menyampaikan bahwa tugas-tugas tersebut diberikan karena Presiden Prabowo melihat ada kesinambungan antara posisinya sebagai Wamen Komdigi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Komut PT Telkom.

Menurutnya, substansi dan bidang dari semua tugasnya itu sama.

"Ini penting, karena kita ingin segera mewujudkan instruksi Presiden untuk mengakselerasi penguatan komunikasi pemerintah sesegera mungkin," tegasnya.

Maka dari itu, dengan penugasan ini, Angga Raka merasa fungsi kedua instansi pemerintah tersebut makin kuat.

Dia pun jadi bisa membuat sisi regulasi dan eksekusi selaras, serta langsung melakukan aksi.

"Sehingga publik akan mendapatkan informasi yang jernih dan tidak tumpang tindih dari seluruh lembaga pemerintah," imbuh Angga Raka.

Profil Angga Raka

Baca juga: Komika Mongol Bocorkan Sosok Cagub yang Pinjam Rp53 M tapi Tak Dikembalikan: Keburu Ketangkap

Angga Raka dikenal sebagai politikus Partai Gerindra sekaligus loyalis Prabowo Subianto.

Ia bergabung dengan Gerindra sejak 2008, sempat menjabat Wakil Sekretaris Jenderal, dan dipercaya memimpin Badan Komunikasi partai.

Kesetiaannya kepada Prabowo terlihat sejak Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo mengalami kekalahan.

Pada periode itu pula, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo, tepatnya sejak 2014 hingga 2017.

Angga Raka juga pernah masuk ke Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo.

Ia dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) pada 19 Agustus 2024.

Ketika Prabowo terpilih sebagai Presiden RI periode 2024–2029, Angga kembali dipanggil untuk mengisi posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi).

Belakangan, namanya ramai diperbincangkan usai ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Telkom melalui RUPSLB pada 16 September 2025.

"Sebagai hasil keputusan rapat, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yang diharapkan memperkuat arah strategis Telkom Group dalam mengakselerasi transformasi digital," ujar SVP Group Sustainability & Corporate Communication TLKM Ahmad Reza dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2025).

Keputusan itu menuai kontroversi karena Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui resmi melarang rangkap jabatan untuk para wakil menteri melalui putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyebutkan, dalil pemohon yang meminta agar para wakil menteri fokus mengurus kementerian dinilai sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan dimaksud salah satunya adalah UU 39/2008."

"Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar Putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian," kata Enny dalam sidang pada 28 Agustus 2025. 

Selain itu, Mahkamah berpendapat, wakil menteri juga memerlukan konsentrasi waktu untuk menjalankan jabatannya sebagai komisaris. 

Oleh karena itu, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan melarang wamen rangkap jabatan.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung