Gebrakan Menkeu Purbaya Guyur Rp 200 Triliun ke 6 Bank Nasional Disorot Ekonom UGM: Hati-hati Ya

Artinya, ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat masih terbuka tanpa menimbulkan risiko inflasi berlebihan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya mengungkapkan, dana Rp 200 triliun berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) senilai Rp 425 triliun yang mengendap di rekening pemerintah di BI.

“Kalau uang tunai hanya diendapkan di bank sentral, maka tidak menggerakkan perekonomian. Besok saya taruh Rp 200 triliun ke sistem perbankan,” ujarnya.

Penempatan dana di perbankan akan memaksa bank menyalurkan kredit untuk memperoleh return yang lebih tinggi dari biaya (cost) dana.

“Di situlah mulai kredit tumbuh. Jadi saya memaksa mekanisme market berjalan dengan memberi senjata ke mereka,” jelas Purbaya.

Jika kebijakan ini terbukti berhasil menggerakkan ekonomi, Purbaya menyatakan strategi serupa akan terus diterapkan.

Pemerintah berharap aliran dana langsung ke masyarakat akan menstimulasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan penyerapan kredit di sektor riil.

“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat. Orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal sebelumnya,” tambahnya.

Kebijakan fiskal yang diambil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jelas menunjukkan arah baru dalam pengelolaan kas negara.

Penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di perbankan memang berpotensi menggerakkan roda ekonomi melalui tambahan likuiditas dan kucuran kredit. Namun, langkah ini ibarat pedang bermata dua.

Di satu sisi, ekspansi fiskal bisa mempercepat pertumbuhan dan memperkuat daya beli masyarakat, terlebih ketika dunia usaha tengah membutuhkan dukungan.

Tetapi di sisi lain, risiko yang dikhawatirkan para ekonom seperti Sekar Utami Setiastuti juga nyata: inflasi bisa meningkat, stabilitas perbankan bisa terguncang, bahkan kredibilitas fiskal jangka panjang terancam jika tidak dikelola dengan cermat.

Menariknya, perbandingan dengan pendekatan Sri Mulyani menyoroti kontras gaya kepemimpinan fiskal. Sri Mulyani selalu menekankan kehati-hatian, menjaga defisit, dan mengutamakan stabilitas jangka panjang.

Sementara Purbaya tampak lebih agresif, mencoba “mengguyur” likuiditas dan melihat hasilnya langsung di lapangan.

Di sinilah tantangan terbesar: menemukan titik keseimbangan antara keberanian mengambil risiko dan kehati-hatian menjaga fundamental.

Jika kebijakan ini sukses, Purbaya bisa mencatatkan prestasi sebagai Menkeu yang berani keluar dari pakem lama. Namun, jika salah langkah, konsekuensi yang muncul bisa jauh lebih berat ketimbang manfaat jangka pendek yang diharapkan.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id