Rekam Jejak Rahmat Hidayat, Wabup Padang Pariaman yang Diusir Warga Desa, Ini Duduk Perkaranya

Sebagai wakil bupati, Rahmat Hidayat mengusung visi “Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.” Visi tersebut ia terjemahkan ke dalam misi strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan, penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing, pembangunan ekonomi inklusif, hingga penyediaan infrastruktur berkelanjutan dan kehidupan sosial yang religius serta harmonis.

Sejak awal menjabat, Rahmat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Dalam apel gabungan perdana, ia mengajak seluruh ASN untuk bekerja sinergis demi terwujudnya program pembangunan daerah.

Ia juga aktif mendorong pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS sebagai salah satu langkah penguatan ekonomi umat.

Kepeduliannya terhadap masyarakat tampak pula dalam perhatian terhadap kesiapan fisik calon jemaah haji, serta upaya advokasi ke pemerintah pusat terkait proyek infrastruktur dan penanggulangan bencana.

Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan manajemen, Rahmat Hidayat menampilkan gaya kepemimpinan yang modern, responsif, dan terbuka terhadap inovasi. Usianya yang relatif muda memberi warna baru dalam birokrasi Padang Pariaman.

Ia diyakini mampu menghadirkan gagasan segar serta mendekatkan pemerintah daerah dengan generasi muda dan para perantau.

Di pundaknya, Rahmat memikul harapan agar Padang Pariaman tidak hanya berkembang dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga tumbuh sebagai daerah yang religius, berdaya saing, serta menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kejadian pengusiran Wakil Bupati Padang Pariaman di Kapalo Hilalang memperlihatkan betapa renggangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dari sisi pejabat, kedatangan Rahmat Hidayat dan rombongan jelas dimaksudkan sebagai langkah meredakan ketegangan. Namun, penolakan warga menandakan ada luka lama yang belum disembuhkan.

Sebagai penulis, saya melihat peristiwa ini bukan sekadar insiden pengusiran. Ia mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap belum memberikan jawaban pasti atas tuntutan mereka. Warga seakan ingin menunjukkan bahwa janji dialog tanpa penyelesaian nyata tidak lagi cukup.

Fenomena viralnya video pengusiran ini di media sosial pun memperkuat pesan simbolis warga: mereka menginginkan kehadiran bupati, bukan wakilnya, sebagai bentuk penghargaan terhadap aspirasi yang sudah berulang kali mereka suarakan.

Jika ditarik lebih luas, insiden Kapalo Hilalang bisa menjadi cermin bagi pemerintah daerah lain. Tanpa komunikasi yang terbuka, transparan, dan disertai kepastian solusi, kehadiran pejabat sering kali justru memicu resistensi.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya kunjungan atau pertemuan seremonial, melainkan komitmen nyata dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada mereka.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id