Update Rencana Demo Hari Ini Senin 15 September 2025 di Jakarta, Dikabarkan Ada Aksi Long March

SURYA.co.id - Berikut update terbaru rencana demo hari ini, Senin (15/9/2025) di Jakarta. Dikabarkan akan ada long march.

Jakarta kembali akan menjadi pusat perhatian publik pada Senin, 15 September 2025.

Melansir dari Tribun Kalteng, Informasi yang beredar menyebutkan akan digelar aksi unjuk rasa yang diprakarsai oleh sejumlah elemen masyarakat dengan rute utama dari Tugu Proklamasi menuju Istana Negara.

Kegiatan yang diklaim sebagai aksi damai itu mengusung tema besar “Satu Bangsa, Satu Suara, Indonesia Damai.”

Selain long march, acara ini juga direncanakan menghadirkan tokoh agama, pemuda, budayawan, serta menggelar doa lintas iman sebagai wujud kebersamaan dan persatuan bangsa.

Tidak hanya di Istana Negara, massa aksi juga dijadwalkan melakukan penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI.

Jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang. 

Aksi ini digerakkan oleh kelompok bernama Ikatan Pelopor Penerus Reformasi dengan sejumlah tuntutan yang akan disuarakan kepada pemerintah dan parlemen.

Adapun poin-poin utama yang mereka bawa antara lain:

1. Menolak istilah Reformasi Polri, karena yang dibutuhkan menurut mereka adalah penguatan sistem berbasis restoratif, bukan perombakan total.
2. Meminta Presiden tidak membentuk tim khusus Reformasi Polri, melainkan memperkuat Kompolnas secara regulatif agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan.
3. Mendorong penguatan Kompolnas sebagai lembaga ad hoc melalui penambahan regulasi, peningkatan kinerja, serta dukungan aparatur sipil.
4. Mendesak Komisi III DPR RI segera membahas RUU KUHP sekaligus memperjelas batas kewenangan penyelidikan dan penuntutan antara Kepolisian dan Kejaksaan.
5. Menuntut agar RUU Kepolisian segera masuk ke tahap pengesahan menjadi undang-undang.
6. Menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil sebagai prinsip utama demokrasi, dan meminta agar prinsip tersebut tidak dilemahkan oleh pemerintah.

Aksi 15 September 2025 ini diproyeksikan berjalan dengan damai, meski tetap mendapat perhatian luas dari masyarakat mengingat isu yang diangkat menyangkut arah reformasi sektor kepolisian dan sistem hukum di Indonesia.

Jika menilik rencana aksi damai pada 15 September 2025 ini, saya melihatnya sebagai momen penting untuk menimbang kembali arah demokrasi di Indonesia.

Di satu sisi, unjuk rasa adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang.

Kehadiran ribuan orang dari berbagai latar belakang, tokoh masyarakat, agama, pemuda, hingga budayawan, menjadi bukti bahwa ruang kebebasan berekspresi masih tumbuh di negeri ini.

Namun di sisi lain, tuntutan yang diajukan, terutama terkait dengan reformasi kepolisian, memperlihatkan adanya kegelisahan publik atas dinamika penegakan hukum.

Istilah “reformasi Polri” yang ditolak oleh peserta aksi, misalnya, bisa dipahami sebagai kritik terhadap cara pemerintah merespons persoalan keamanan dan keadilan.