Rekam Jejak Rahmat Hidayat, Wabup Padang Pariaman yang Diusir Warga Desa, Ini Duduk Perkaranya

SURYA.co.id - Inilah sosok dan rekam jejak Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, yang viral diusir warga desa. Begini duduk perkaranya.

Suasana tegang terjadi di Kantor Nagari Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (12/9/2025).

Rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, yang datang untuk menggelar audiensi bersama warga justru diminta meninggalkan lokasi oleh masyarakat setempat.

Rahmat tiba sekitar pukul 16.00 WIB bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya Inspektur, Kepala Dinas LHKPP, Kepala BPKD, Kasat Pol PP, serta Direktur Tirta Anai.

Menurut Kasat Pol PP, Rifki Monrizal, kehadiran mereka merupakan inisiatif Wabup untuk membicarakan langsung persoalan yang belakangan menuai protes warga.

“Beliau datang dengan niat baik untuk duduk bersama dan mencari solusi. Namun masyarakat belum bisa menerima,” jelas Rifki, melansir dari Tribun padang.

Dalam dua pekan terakhir, warga Kapalo Hilalang tengah memperjuangkan hak terkait SK pembangunan Batalyon Kesehatan yang diterbitkan bupati.

Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan soal ganti rugi tanaman akibat proyek jalan lingkar di kawasan Tarok City.

Meski sempat memasuki ruangan pertemuan dan duduk bersama perangkat nagari, rombongan akhirnya diminta angkat kaki. “Tidak lama setelah itu, kami memutuskan meninggalkan kantor nagari sesuai permintaan masyarakat,” ujar Rifki.

Rifki menilai, penolakan warga merupakan bentuk kekecewaan karena tuntutan yang mereka sampaikan belum mendapat kepastian dari pemerintah.

Sementara itu, video pengusiran Rahmat Hidayat dan rombongan yang beredar di media sosial memperlihatkan warga menyampaikan bahwa mereka hanya ingin bertemu langsung dengan bupati, bukan wakilnya.

Rekam Jejak Rahmat Hidayat

Rahmat Hidayat, SE, MM adalah sosok muda yang kini mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Padang Pariaman periode 2025–2030.

Lahir di Medan pada 1 Desember 1991, Rahmat dikenal sebagai figur enerjik yang tumbuh bersama semangat generasi milenial. 

Perjalanannya di dunia politik dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2024, hingga kemudian dipercaya mendampingi John Kenedy Azis dalam kontestasi Pilkada Padang Pariaman. Pasangan ini berhasil meraih 57,77 persen suara, dan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Sebagai wakil bupati, Rahmat Hidayat mengusung visi “Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.” Visi tersebut ia terjemahkan ke dalam misi strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan, penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing, pembangunan ekonomi inklusif, hingga penyediaan infrastruktur berkelanjutan dan kehidupan sosial yang religius serta harmonis.

Sejak awal menjabat, Rahmat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Dalam apel gabungan perdana, ia mengajak seluruh ASN untuk bekerja sinergis demi terwujudnya program pembangunan daerah.

Ia juga aktif mendorong pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS sebagai salah satu langkah penguatan ekonomi umat.

Kepeduliannya terhadap masyarakat tampak pula dalam perhatian terhadap kesiapan fisik calon jemaah haji, serta upaya advokasi ke pemerintah pusat terkait proyek infrastruktur dan penanggulangan bencana.

Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan manajemen, Rahmat Hidayat menampilkan gaya kepemimpinan yang modern, responsif, dan terbuka terhadap inovasi. Usianya yang relatif muda memberi warna baru dalam birokrasi Padang Pariaman.

Ia diyakini mampu menghadirkan gagasan segar serta mendekatkan pemerintah daerah dengan generasi muda dan para perantau.

Di pundaknya, Rahmat memikul harapan agar Padang Pariaman tidak hanya berkembang dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga tumbuh sebagai daerah yang religius, berdaya saing, serta menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kejadian pengusiran Wakil Bupati Padang Pariaman di Kapalo Hilalang memperlihatkan betapa renggangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dari sisi pejabat, kedatangan Rahmat Hidayat dan rombongan jelas dimaksudkan sebagai langkah meredakan ketegangan. Namun, penolakan warga menandakan ada luka lama yang belum disembuhkan.

Sebagai penulis, saya melihat peristiwa ini bukan sekadar insiden pengusiran. Ia mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap belum memberikan jawaban pasti atas tuntutan mereka. Warga seakan ingin menunjukkan bahwa janji dialog tanpa penyelesaian nyata tidak lagi cukup.

Fenomena viralnya video pengusiran ini di media sosial pun memperkuat pesan simbolis warga: mereka menginginkan kehadiran bupati, bukan wakilnya, sebagai bentuk penghargaan terhadap aspirasi yang sudah berulang kali mereka suarakan.

Jika ditarik lebih luas, insiden Kapalo Hilalang bisa menjadi cermin bagi pemerintah daerah lain. Tanpa komunikasi yang terbuka, transparan, dan disertai kepastian solusi, kehadiran pejabat sering kali justru memicu resistensi.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya kunjungan atau pertemuan seremonial, melainkan komitmen nyata dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada mereka.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id