Sosok Anggota DPR yang Nasihati Panjang Lebar TNI Mau Laporkan Ferry Irwandi: Banyak Lebih Urgent

SURYA.co.id - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar bisa menjadi contoh dalam merespons kritik warga. 

Pernyataan ini disampaikan Nico menyusul adanya rencana TNI yang sempat berniat melaporkan CEO Malaka Project sekaligus influencer, Ferry Irwandi, atas dugaan pencemaran nama baik.

"Dalam negara demokrasi, lembaga negara, termasuk institusi pertahanan, harus menunjukkan keteladanan dalam menyikapi kritik dan ekspresi warga negara,” kata Nico dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa ruang digital adalah ruang publik, sehingga suara masyarakat tidak bisa dipaksakan seragam.

Ia pun mempertanyakan alasan TNI begitu serius hendak membawa kasus Ferry Irwandi ke ranah hukum.

“Padahal banyak yang lebih urgent untuk ditindak karena melanggar UU ITE,” ujar Nico.

Baca juga: 2 Alasan TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi Soal Pencemaran Nama Baik, Ini Penjelasan Menko Yusril

Menurutnya, aparat penegak hukum sebaiknya lebih fokus pada kasus-kasus yang berdampak luas, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, peretasan data, maupun pelanggaran privasi di dunia maya.

"Perhatian penegak hukum sebaiknya tidak hanya difokuskan pada kasus perorangan yang dinilai tidak mengandung ancaman langsung terhadap kepentingan publik secara luas," tutur Nico, melansir dari Kompas.com.

Ia juga menekankan bahwa Komisi I DPR berkomitmen menjaga kebebasan berekspresi sekaligus mendorong terciptanya ruang digital yang sehat, transparan, dan adil.

"Proses hukum tidak boleh dijadikan instrumen pembatas aspirasi rakyat, melainkan harus menjadi jaminan atas rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara," tambahnya.

Sebelumnya, Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi.

Temuan itu berasal dari patroli siber TNI yang kemudian dikonsultasikan dengan Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025).

Namun, Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, menegaskan TNI tidak memiliki kewenangan melaporkan kasus pencemaran nama baik tersebut.

Hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai UU ITE, yang menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A hanya berlaku untuk individu perorangan, bukan lembaga, jabatan, maupun institusi.

Meski begitu, TNI kemudian mengaku mendapati indikasi adanya pelanggaran hukum lain yang dianggap lebih serius dari kasus awal.

“Namun, kami menemukan indikasi tindak pidana lain yang sifatnya lebih serius,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, Kamis (11/9/2025).

Freddy menjelaskan, temuan tersebut masih dikaji secara internal untuk merumuskan langkah hukum yang sesuai.

Ia menegaskan TNI tetap berpegang pada prinsip hukum serta menghargai kebebasan berekspresi warga.

Namun, ia juga mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak dijadikan dalih untuk menyebarkan informasi palsu.

“Kami berharap seluruh warga negara dalam menyampaikan pendapatnya juga tetap menaati koridor hukum yang berlaku. Jangan menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jangan memprovokasi dan mengadu domba antara aparat dengan masyarakat, maupun antara TNI dengan Polri,” kata Freddy.

Sosok Junico Siaahan

Melansir dari Wikipedia, Junico Bisuk Partahi Siahaan atau yang akrab disapa Nico Siahaan (lahir 19 Juni 1969) adalah seorang pembawa acara televisi, aktor dan politikus Indonesia.

Ayah tiga anak ini dulunya dikenal sebagai seorang entertainer sebelum akhirnya terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran ini memang sudah sejak lama tertarik dengan dunia politik.

Menurutnya, masyarakat terutama anak muda tidak boleh phobia dengan politik.

Karena bila itu terjadi, maka dunia politik hanya akan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas dan sangat berbahaya bagi negara.

Karier

Karier politik
[sunting | sunting sumber]
Nico kini duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, ekonomi kreatif dan perpustakaan. Selain itu, peraih suara terbanyak dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Kota Cimahi) tersebut juga menjadi Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPD PDI Perjuangan Jawa Barat periode 2015-2020.

Setelah menjadi anggota dewan, Nico yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Taruna Merah Putih Jawa Barat berkomitemen untuk total dan fokus menjalankan amanat dari publik. Hal itu dibuktikan dengan meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Selain itu, dia juga rajin mengikuti rapat-rapat di dewan.

Pendidikan

SD Xaverius V Palembang. Tahun: 1976-1982
SMP Diponegoro. Tahun: 1982-1985
SMA Negeri 34 Jakarta. Tahun: 1985-1988
Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran. Tahun: 1988-1995.

Junico Bisuk Partahi Siahaan atau yang akrab disapa Nico Siahaan (lahir 19 Juni 1969) adalah seorang pembawa acara televisi, aktor dan politikus Indonesia.

Ayah tiga anak ini dulunya dikenal sebagai seorang entertainer sebelum akhirnya terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran ini memang sudah sejak lama tertarik dengan dunia politik. Menurutnya, masyarakat terutama anak muda tidak boleh phobia dengan politik. Karena bila itu terjadi, maka dunia politik hanya akan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas dan sangat berbahaya bagi negara.

Karier

Nico kini duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, ekonomi kreatif dan perpustakaan. Selain itu, peraih suara terbanyak dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Kota Cimahi) tersebut juga menjadi Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPD PDI Perjuangan Jawa Barat periode 2015-2020.

Setelah menjadi anggota dewan, Nico yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Taruna Merah Putih Jawa Barat berkomitemen untuk total dan fokus menjalankan amanat dari publik. Hal itu dibuktikan dengan meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Selain itu, dia juga rajin mengikuti rapat-rapat di dewan.

PendidikanSD Xaverius V Palembang. Tahun: 1976-1982
SMP Diponegoro. Tahun: 1982-1985
SMA Negeri 34 Jakarta. Tahun: 1985-1988
Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran. Tahun: 1988-1995.

Kasus antara TNI dan Ferry Irwandi membuka kembali perdebatan klasik tentang batasan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan nama baik institusi negara. Dari satu sisi, TNI merasa perlu menjaga wibawa dan integritasnya di ruang publik digital. Di sisi lain, sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, mengingatkan bahwa demokrasi menuntut keterbukaan terhadap kritik, bahkan ketika kritik itu terasa tajam atau tidak menyenangkan.

Dalam konteks hukum, putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan rambu bahwa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak bisa digunakan oleh lembaga negara. Artinya, pelaporan dengan dasar tersebut memang memiliki keterbatasan. Namun, TNI menekankan masih ada dugaan pelanggaran hukum lain yang tengah ditelusuri, sehingga ruang klarifikasi tetap terbuka.

Objektifnya, polemik ini menunjukkan perlunya keseimbangan: kebebasan berpendapat tetap dijaga, namun tanggung jawab dalam menyampaikan informasi di ruang digital juga tidak boleh diabaikan. Kritik sebaiknya disampaikan dengan data, argumen, dan bahasa yang sehat, sementara aparat negara diharapkan menanggapi dengan proporsional. Dengan begitu, ruang digital bisa menjadi wadah yang aman, adil, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat luas.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id