Usai Ahmad Sahroni dan 4 Anggota DPR Dinonaktifkan, Kini Politisi PDIP Deddy Sitorus Didesak Serupa

Surya.co.id - Setelah 5 anggota DPR RI dicopot imbas demonstrasi beser-besaran di sejumlah wilayah Indonesia, kini desakan mundur diserukan untuk politisi PDIP, Deddy Sotorus. 

Nama Deddy Sitorus sempat menjadi perbincangan ramai saat mengomentari tentang tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI.

Deddy Sitorus menyebut sesat logika jika membandingkan DPR dengan rakyat jelata, seperti tukang becak atau buruh. 

Diksi "rakyat jelata" ini dinilai merendahkan sekaligus menyakiti hati masyarakat Indonesia dan mencerminkan sikap elitis yang memisahkan anggota DPR dari rakyat yang seharusnya mereka wakili, sehingga memicu kemarahan publik.

Publik kini mendesak agar PDIP mengambil langkah tegas dalam menindak Deddy Sitorus, minimal mengikuti langkah-langkah Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PAN dengan menonaktifkan anggotanya dari kursi DPR RI.

Baca juga: Profil Lengkap 7 Korban Tewas saat Demo Ricuh di Jakarta, Makassar dan Jogja: Driver Ojol hingga ASN

Di media sosial X (dulu Twitter), muncul pertanyaan mengapa PDIP belum mengambil langkah apa pun terkait Deddy Sitorus.

Bahkan, PDIP dinilai seolah-olah masih 'melindungi' kadernya yang bernama lengkap Deddy Yevri Hanteru Sitorus itu.

Salah satu desakan keras datang dari influencer sekaligus aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung.

Melalui sebuah unggahan di media sosial Instagramnya, @salsaer, Minggu (31/8/2025), Salsa menantang PDIP untuk berani mengambil langkah tegas terhadap Deddy Sitorus.

"PDIP Perjuangan, hari ini kita melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing," kata Salsa dalam video unggahannya.

"Tapi, sampai saat ini, kita masih menunggu, bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota kalian yang pernah menghina rakyat, terutama dan paling utama adalah juara dunia manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas?" lanjutnya.

Salsa juga menambahkan, PDIP diharapkan tidak sekadar mengambil langkah penonaktifan yang menurutnya tidak transparan, serta masih belum jelas konsekuensi dan durasinya.

PDIP sebagai partai yang ditunggu-tunggu responnya, harap Salsa, dapat mengambil tindakan yang lebih tegas dibandingkan partai-partai sebelumnya yang hanya menonaktifkan anggotanya.

"Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas, pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke partai politik," ujar Salsa.

"Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi," tandasnya.

Siapakah Deddy Sitorus? 

Deddy Sitorus lahir pada 17 November 1970. 

Deddy Sitorus menjabat Anggota DPR RI sejak 2019. 

Ia pernah menjadi calon anggota DPR-RI masa bakti 2014–2019 untuk daerah pemilihan Riau II namun gagal terpilih. 

Deddy Sitorus menghabiskan masa kecilnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara. 

Di DPP PDIP Deddy Sitorus dipercaya sebagai salah satu ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu. 

Di Pilpres 2019, Deddy Sitorus adalah Anggota Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin. 

Sementara di Pilpres 2024 lalu, Deddy Sitorus dipercaya sebagai sekretaris tim relawan pemenangan Ganjar-Mahfud MD. 

Biodata Deddy Sitorus: 

Nama Lengkap: Deddy Yevri Hanteru Sitorus 

Nama Panggilan : Deddy Sitorus 

Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Siantar / 17 Nopember 1970 

Agama: Katolik 

Riwayat Pendidikan : 

SD Perguruan Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar (1976–1983)

SMP Negeri 4 Pematang Siantar (1983–1986)

SMA Negeri 3 Pematang Siantar (1986–1989)
S-1 Budidaya Pertanian, Universitas Simalungun (1989–1994)

S-2 Master of Arts, Kingston University 

Riwayat Pekerjaan :  

PT. Berkah Multi Cargo, Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2017 - 2018

PTPN 3 (Holding), Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2016 - 2018

PT. Waskita Beton Precast, Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2014 - 2017

IHS - Exclusive Analysis, Sebagai: South East Asia Researcher. Tahun: 2013 - 2018

PT. Optima Consulting Network, Sebagai: Komisaris. Tahun: 2012 - 2014

Exclusive Analysis (Acquires by IHS), Sebagai: Indonesia Contry Representative. Tahun: 2011 - 2013

PT. Optima Consulting Network, Sebagai: Direktur Eksekutif. Tahun: 2010 - 2012

PT. Takagama, Sebagai: Kommissioner. Tahun: 2009 - 2018 

Riwayat Organisasi : 

Koalisi Anti Utang (KAU), Sebagai: Pendiri dan Presidium. Tahun: 2000 - 2001

South East Council for Food Security and Fair Trade (SEACON), Sebagai: Indonesia Represntative. Tahun: 1999 - 2001

Komunitas Aksi Solidaritas Buruh Indonesia (KASBI), Sebagai: Pendiri dan Presidium. Tahun: 1998 - 2000

Friends of The Earth, Sebagai: Indonesia Represntative. Tahun: 1998 - 1999

Asian NGO Coalition on Rural Develompment and Agrarian Reforn (ANGOC), Sebagai: Indonesia Represntative. Tahun: 1998 - 2001

Internasional Concil on Social Welfare (ISVW), Sebagai: Indonesia Represntative. Tahun: 1998 - 1999. 

Pernyataan kontroversial Deddy Sitorus dan Klarifikasinya 

Pernyataan kontroversial Deddy diucapkan saat acara Kontroversi Metro TV pada Desember 2024 dan beredar kembali di media sosial, pada Kamis (21/8/2025). 

Dalam video itu, pembawa acara Zilvia Iskandar memaparkan soal potongan Tapera bagi karyawan bergaji UMR. 

Iuran Tapera dipotong 3 persen dari gaji yakni 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen oleh pemberi kerja.

Di sisi lain, anggota DPR RI yang sudah menerima gaji sekitar Rp50-60 juta juga mendapat tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. 

Mendengar hal tersebut, Deddy Sitorus langsung bereaksi keras. 

Deddy menilai Zilvia salah kaprah ketika membandingkan fasilitas DPR dengan pekerja bergaji UMR. 

Ia bahkan menyebut pembawa acara itu mengalami “sesat logika.” 

“Anda mencampuradukkan masalah. Ketika Anda membandingkan DPR dengan rakyat jelata, katakan tukang becak atau buruh, di situ Anda sesat logika,” kata Deddy Sitorus. 

Zilvia pun membantah dan menegaskan tidak membandingkan langsung dengan rakyat bergaji UMR. 

Dengan nada berapi-api, Deddy lalu menyebut gajinya jauh sebelum masuk DPR justru lebih besar. 

“Saya sebelum masuk DPR tahun 2000-an gaji saya sudah Rp80 juta. Sekarang jadi DPR cuma Rp51 juta,” ujarnya. 

Ia juga menegaskan bahwa mayoritas anggota DPR berasal dari luar daerah sehingga harus menyewa rumah di Jakarta. 

“Sekarang tidak ada rumah dinas. 80 persen anggota DPR dari luar daerah. Mereka harus mencari rumah sendiri. Ngerti enggak?” tegasnya. 

Deddy berpendapat bahwa seharusnya fasilitas DPR dibandingkan dengan karyawan BUMN, bukan buruh bergaji minimum. 

“Harusnya Anda membandingkan DPR dengan karyawan BUMN. Silakan cek Pertamina atau bank,” kata Deddy. 

“Kalau Anda kontraskan dengan rakyat, itu namanya adu domba. Silahkan cek PERTAMINA, dan bank," imbuhnya. 

Pernyataan Deddy yang menggunakan istilah “rakyat” langsung menuai kritik. 

Banyak warganet menilai sikapnya arogan dan melupakan bahwa gaji DPR berasal dari pajak rakyat. 

Setelah potongan video acara "Kontroversi" tersebut beredar viral, Deddy Sitorus memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa narasi yang beredar sangat menyesatkan.

Menurutnya, ada framing yang sengaja dibentuk buzzer terhadap video itu. 

"Di sana video dipotong pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh. Host saat itu membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja UMR. Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Itu sesat logika," kata Deddy, seperti dikutip dari Instagram resminya, Sabtu (23/8/2025), dilansir TribunJakarta. 

Potongan video tersebut, kata Deddy, sengaja diviralkan buzzer untuk menyerang dirinya dan PDI Perjuangan. 

Selain itu, Deddy menyinggung adanya operasi buzzer dengan anggaran sebesar Rp8 miliar, untuk menggiring opini publik. 

"Sama buzzer ini motong video dibuat seolah-olah hanya pernyataan, jangan samakan DPR dengan rakyat. Oh, jahat banget kalian tapi rendahan sih. (Gara-gara itu) saya dihajar komentar-komentar buzzer di mana-mana, masya allah," lanjutnya. 

Deddy memberikan klarifikasi bahwa dalam talkshow itu, dirinya menolak perbandingan gaji DPR dengan rakyat biasa. 

Menurutnya, gaji DPR semestinya dibandingkan dengan profesi yang setingkat, bukan lebih rendah. 

"Kalau mau bandingkan gaji DPR, bandingkan dong dengan pejabat dari lembaga tinggi lainnya. Misalnya menteri, kapolri, dirjen dan deputi lembaga negara. Masa dibandingkan dengan pekerja UMR," katanya. 

Deddy melanjutkan, pertanyaan itu sengaja dilempar host kala itu demi memantik perdebatan. 

"Jadi, kalau ada yang bilang saya seolah-olah DPR itu tidak setara dengan rakyat, itu pikiran go*lok. Karena esensinya di talkshow itu bicara soal gaji bukan status. Jadi buzzer-buzzer bayaran, saya diamin. Biarin lah kalian dapat makan, tetapi banyak orang terpengaruh karena video itu hanya secuil," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Didesak Segera Tindak Tegas Deddy Sitorus, Buntut Pernyataan 'Rakyat Jelata'