5 Pernyataan UGM Soal Ijazah Jokowi: Tegaskan Lulus, Tak Ada Laporan Palsu hingga Ejaan Nama Sumitro

SURYA.CO.ID - Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta akhirnya menanggapi narasi-narasi negatif yang dikembangkan Roy Suryo Cs tentang ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). 

Tanggapan UGM diwujudkan dalam sebuah video podcast yang menampilkan Rektor Prof Ova Emilia, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, serta dipandu oleh Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana.

Berikut sejumlah pernyataan UGM terkait ijazah Jokowi: 

1. Ijazah Jokowi asli

Rektor UGM Prof Ova Emilia secara tegas mengatakan presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan lulusan UGM. 

Baca juga: Potensi Roy Suryo Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Diungkap Pakar, Pelapor Minta Ditetapkan Segera

"Kami punya data dan bukti bahwa bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan UGM dan sudah diberikan tanda kelulusan kepada yang bersangkutan," tegasnya seperti dikutip surya.co.id. 

Ova meyakinkan punya bukti dan dokumen yang lengkap  tentang itu.

"Sedangkan kaitannya ijazah, diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan secara baik dan sesuai persyaratan. Diserahkan saat wisuda pada tahun 1985," tegasnya. 

Kenapa bukti dokumen itu tidak ditunjukkan ke publik? 

Ova beralasan ada aturan UU Keterbukaan Informasi Publik yang harus dipegang terkait dokumen pribadi.

"Sebagai institusi yang melayani masyarakat Kita pegang dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan, ada UU KIP yang melindungi agar kita tidak mengobral dokumen itu," katanya.  

"Ijazah itu dokumen pribadi. Bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik," imbuhnya.  

Terkait foto ijazah Jokowi yang banyak dianalisis di media sosial, Ova menilai terkait ijazah yang berhak menjaga adalah yang bersangkutan.

Pihaknya tidak bisa berkomentar apakah yang ada di media sosial itu, benar ijazah Jokowi atau bukan.

2.  Siap tunjukkan data ke lembaga negara

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, kemudian mengalihkan pertanyaan kepada Wening Udasmoro mengenai cara paling tepat untuk mengetahui apakah seseorang merupakan alumni UGM.

Wening menjelaskan bahwa cara paling tepat adalah dengan menunjukkan ijazahnya.

"Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Jadi orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut, karena ijazahnya ada pada orang tersebut," ucapnya.

UGM tidak dapat memberikan klarifikasi mengenai status alumni seseorang dan memastikan ijazahnya asli kepada pihak yang tak berwenang.  

"Kalau misalnya kita ingin tahu orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut," urainya.

Meski demikian, UGM dapat melakukan pengecekan data, namun tidak diperbolehkan menyampaikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.

"Namun jika yang meminta data tersebut pihak berwenang, misalnya negara, maka UGM akan memberikan," jelasnya.

3. Tak ada laporan ijazah UGM dipalsu di Jalan Pramuka

Disinggung tentang narasi yang menuduh ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka, Wening mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan UGM. 

"Sebetulnya sederhana, logika berpikir. Ada perguruan tinggi ternama di luar negeri, misalnya Oxford. Lalu ada seseorang memalsukan ijazah Oxford, dipakai oleh dia dan itu palsu. Ini tidak ada hubungannya dengan Oxford," katanya.  

Wening menambahkan bahwa jika ada individu yang terbukti memalsukan ijazah dan mengatasnamakan UGM, institusi tersebut akan mengambil langkah hukum. 

"Misalnya terbukti seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak baik dari sisi hukum, laporkan dan lain sebagainya," pungkasnya.

Wening memastikan sampai saat ini tidak pernah ada  yang melapor secara resmi tentang adanya ijazah UGM yang dipalsukan di Jalan Pramuka.

4. Tegaskan Kasmudji dosen pembimbing akademik dan polemik nama Ahmad Sumitro

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta mengungkapkan, Joko Widodo diumumkan menjadi mahasiswa UGM pada tanggal 18 Juli 1980 dan mulai masuk setelah registrasi pada tanggal 28 Juli 1980.

"Kami memiliki bukti form izin registrasi pertama kali. Di semester 5, ada herresgistrasi. Itu dua-duanya ada. Saat ini posisinya sudah diserahkan ke kepolisian. Saya menganggapnya itu dengan data pribadi," katanya. 

Sigit yang merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1990 mengaku tidak pernah bertemu Jokowi saat kuliah. 

Hanya, dia pernah mengajak mahasiswa mengunjungi pabrik kayu milik Jokowi. 

Sigit menegaskan dosen pembimbing akademik Jokowi atau dosen wali ada Kasmudjo.

Kasmudjo membimbing Jokowi mulai semester 5 sampai lulus. 

"Saat itu titelnya masih Insinyur Kasmudjo.  Setelah itu bersekolah lagi menjadi Ir Kasmudjo MS sampai pensiun," katanya. 

Sementara dosen pembimbing skripsi Jokowi adalah Ahmad Sumitro. 

Disinggung tentang ejaan nama Sumitro mmakai 'u" atau oe" dikatakan Sigit saat itu hal itu sesuatu yang biasa. 

"Untuk Ahmad Sumitro, saya mendapatkan dua-duanya. Beliau SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan sebelum pak jokowi SK tertulis Ahmad Soemitro. Setelah itu berubah menjadi Ahmad Sumitro. 

"Saya lihat beberapa dokumen tertulis Ahmad Sumitro atau Ahmad Soemitro, beliau berkenan menandatangani. Dua-duanya dokumen resmi," katanya. 

Terkait tertulisnya gelar profesor Ahmad Sumitro di lembar pengesahan skripsi Jokowi, ditegaskan Wening bahwa saat itu Sumitro memang sudah bergelar profesor hanya saja belum dikukuhkan. 

"Kalau di Universitas Gajah Mada pengukuhan itu seperti pestanya. Seseorang kalau sudah menerima SK, berhak menggunakan (gelar profesor)," katanya. 

5. Tak ada tanggal di lembar pengesahan, adalah hal wajar 

Disinggung tentang tidak adanya tanggal di lembar pengesahan skripsi, Sigit mengungkapkan prosesnya. 

Dikatakan, skripsi sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan mahasiswa harus disusun dan diuji.

Dan setelah proses ujian, akan ada hal-hal yang harus direvisi untuk kemudian dicetak dan dijilid kembali. 

"Saat itu masih diketik manual, mereka membuat cover, halaman judul, halaman pengesahan, dicetak di percetakan," katanya. 

Adanya lembar pengesahan yang luput tidak memberikan tanggal, menurut Sigit itu hal wajar karena ketergesaan atau alasan lain. 

Justru hal yang penting adalah adanya berita acara ujian yang ada nilainya.

"Di skripsi tidak ada nilainya, kalau di berita acara ujian ada nilainya. Nanti setelah itu direvisi, kemudian diserahkan kembali untuk mendapatkan persetujuan," katanya. 

Tidak adanya tanggal di lembar pengesahan itu tidak membatalkan esensi dari skripsi  karena yang dipakai adalah berita acara ujian untuk kemudian dimasukkan dalam nilai skripsi, problema khusus atau sebagain fakultas mengatakan nilai thesis.   

Seperti diberitakan, tudingan mengenai ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belakangan ini semakin masif dihembuskan oleh sejumlah pihak.

Merasa dirugikan, Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya pada 30 Maret 2025 dan menyerahkan sejumlah barang bukti sebagai bagian dari laporan tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, peristiwa ini bermula pada 26 Maret 2025 di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pada saat itu, Jokowi mengetahui adanya video di media sosial yang dianggapnya memfitnah dan mencemarkan nama baiknya, terutama karena menuding ijazah S1 miliknya sebagai palsu.

"Jokowi meminta Aide-de-Camp (ADC) atau ajudan dan kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial," ungkap Ade Ary di Polda Metro Jaya pada Kamis, 15 Mei 2025.

Merasa dirugikan, Jokowi kemudian resmi melaporkan kelima orang tersebut ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025.

Setelah menerima laporan, Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung menyelidiki perkara tersebut.

Belakangan, penyidik akhirnya menaikkan kasus ini ke penyidikan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Roy Suryo Minta Pemeriksaan Kasus Ijazah Jokowi Hanya Sampai Maghrib"