Siapa Pengganti Immanuel Ebenezer yang Dipecat Prabowo Usai Jadi Tersangka KPK? PDIP Singgung Level

Surya.co.id - Setelah Immanuel Ebenezer dipecat dari jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamennaker) usai menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi, posisi penggantinya kini menjadi sorotan. 

Immanuel Ebenezer ditetapkan tersangka pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel diduga menerima suap senilai Rp 3 miliar.

Penetapan tersangka ini membuat Presiden Prabowo bergerak cepat memberhentikan dia dari jawaban Wamennaker. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer.

Ia menegaskan seluruh proses hukum diserahkan sesuai ketentuan. Sebaliknya, ia meminta semua anggota kabinet merah putih untuk belajar dari masalah yang dialami Ebenezer.

Baca juga: Rekam Jejak Immanuel Ebenezer dari Sopir Ojol, Wamenaker, Jadi Tersangka hingga Dipecat dari Jabatan

“Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota kabinet merah putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden mengingatkan jajaran kabinet agar serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Untuk sekali lagi benar benar bapak presiden ingin kita semua bekerja keras berupaya keras dalam memberantas tindak tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Lalu, siapa pengganti Immanuel Ebenezer? 

Relly Reagen, Sekjen DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) yang merupakan teman seperjuangan Immanuel Ebenezer mengatakan hal itu menjadi hak prerogatif presiden. 

"Itu hak prerogatif, mana bisa kita intervensi. Relawan, parpol tidak bisa mengintervensi," katanya. 

Dia hanya berharap Prabowo bisa memilih sosok yang mempunyai integritas dan komitmen untuk memberantas korupsi. 

Sementara itu, politisi PDIP Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya tidak berharap untuk diminta atau diutus menggantikan Noel sebagai wakil menteri.  

"PDIP itu partai besar, masak levelnya hanya wakil menteri. Kan gak lucu lah," ditegaskan Ferdinand di acara serupa. 

Ditegaskan Ferdinand, sampa saat ini PDIP belum menyatakan tidak bergabung dalam pemerintahan.

"Instruksi dari ibu ketua umum untuk mengawal program Pak Prabowo yang pro rakyat, mengkritisi pelaksanaannya agar tidak salah dan mengkritisi kebijakan yang tidak prorakyat. 

"Soal pengganti Immanuel Ebenezer  tidak ingin campur tangan," katanya. 

Pihaknya hanya berpesan agar presiden dalam memilih pejabat yang pantas untuk menjadi pejabat. 

"Kami melihat di kabinet ada yang belum pantas menjadi pejabat. Contohnya masih ada Budi Arie yang masih melenggang. Dan ada nama lain lagi yang harus dievaluasi. 

"Kami tidak ingin mencampuri, wajar untuk memberikan saran agar tidak gagal," tukasnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Paramerer Politik Adi Prayitno mengatakan posisi wakil menteri tidak penting-penting sangat di pemeritahan prabowo. 

Menurutnya masih ada menteri yang bisa menjalankan fungsinya untuk menerjemahkan keinginan presiden.

Meksipun tidak ada wamen, pekerjaan menteri justru semkain kuat. 

"Persoalan wamen tidak terlalu penting dan mendesak untuk dicari pengganti. Menteri masih bisa diharapkan," katanya. 

Terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan soal pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel di posisi Wamen Ketanagakerjaan (Wamenaker). 

Juri menyebut hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita tunggulah. Belum tahu. Bisa ada penggantinya, bisa juga tidak ada penggantinya," kata Juri di UNJ, Jakarta Timur, Jumat (22/8/2025).

Namun, saat ditanya soal kemungkinan kursi Wamenaker dibiarkan kosong, Juri lantas membantahnya. 

Dia menyebut posisi tersebut masih belum diketahui siapa sosoknya.

"Enggak juga (dibiarkan kosong). Enggak tahu. Nanti lihat (keputusan) Presiden," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penangkapan Noel merupakan hasil pengembangan dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sebelumnya.

Awalnya, tim KPK menangkap Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3, Irvian Bobby Mahendro (IBM), saat sedang terjadi serah terima uang dari pihak perusahaan jasa.

"Jadi yang kami dapatkan pertama adalah proses serah terima uang antara perusahaan jasa terhadap koordinator, gitu. Nah, IBM," jelas Setyo dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025).

Dari hasil interogasi terhadap IBM dan pihak lain yang tertangkap lebih dulu, nama Wamenaker Noel muncul, beserta bukti dugaan aliran dana Rp3 miliar dan satu unit motor yang diterimanya.

Keterangan tersebut kemudian diperkuat dengan data aliran dana dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah dimiliki KPK sebelumnya.

Pembelaan Immanuel Ebenezer

Sebelum resmi ditahan, Immanuel Ebenezer memberikan pernyataan kepada media. 

Ia secara tegas membantah narasi bahwa dirinya terjaring OTT maupun melakukan pemerasan.

"Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor," kata Noel.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarga, dan seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun Noel membantah, KPK telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya.

Kasus ini terkait dugaan pengumpulan uang ilegal sebesar Rp81 miliar sejak tahun 2019 dari perusahaan jasa K3 (PJK3).

Para tersangka, yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kemenaker dan pihak swasta, dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka akan ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Berikut identitas lengkap para tersangka:

1. IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2024–2029.

2. IBM (Irvian Bobby Mahendro) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022–2025.

3. GAH (Gerry Aditya Herwanto Putra) selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–sekarang.

4. SB (Subhan) selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020–2025.

5. AK (Anitasari Kusumawati) selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020–sekarang.

6. FRZ (Fahrurozi) selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025–sekarang.

7. HS (Hery Sutanto) selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021–Februari 2025.

8. SKP (Sekarsari Kartika Putri) selaku Subkoordinator.

9. SUP (Supriadi) selaku Koordinator.

10. TEM (Temurila) selaku pihak PT Kem Indonesia.

11. MM (Miki Mahfud) selaku pihak PT Kem Indonesia. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Istana soal Wamenaker Baru: Bisa Ada Penggantinya, Bisa Juga Tidak