Rekam Jejak Adies Kadir, Wakil Ketua DPR yang Ralat Tunjangan Beras Dari Rp 12 Juta Jadi Rp 200 Ribu

Meski tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan beras dan bensin, Adies menjelaskan bahwa anggota DPR RI saat ini mendapatkan tunjangan perumahan.

Besarnya mencapai Rp 50 juta per bulan bagi anggota, sementara pimpinan DPR tidak mendapatkannya karena sudah disediakan rumah dinas.

“Tunjangan perumahan itu sudah dianggarkan sejak tahun lalu karena rumah dinas dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan perumahan,” jelas Adies.

Dengan demikian, fasilitas rumah dinas yang dulunya diberikan bagi anggota DPR kini diganti dengan tunjangan dalam bentuk uang.

Adies mengakui bahwa pernyataan awalnya yang menyebut tunjangan beras mencapai Rp 12 juta per bulan dan bensin Rp 7 juta per bulan adalah kesalahan.

Ia menegaskan, hal itu terjadi karena salah penyampaian data saat wawancara cegat pada Selasa (19/8/2025).

Setelah melakukan pengecekan ulang ke Setjen DPR, barulah ia meluruskan informasi tersebut.

“Saya ingin meluruskan, kemarin saya salah memberikan data. Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan,” kata Adies.

“Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” pungkas Adies.

Rekam Jejak Adies Kadir

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968.

Ia merupakan seorang politikus Indonesia dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. 

Dalam struktur kepemimpinan DPR, Adies membidangi Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang mencakup Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Adies Kadir menempuh pendidikan di beberapa perguruan tinggi:

S1 Teknik Sipil, Universitas Wijaya Kusuma (1987–1993)
S1 Hukum, Universitas Merdeka (1993–2003)
S2 Ilmu Hukum, Universitas Merdeka (2003–2007)
S3 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya (2011–2017).