Kasus Bupati Pati Sudewo, Mendagri Bandingkan dengan Pemakzulan di Jember, Berikan Pesan Khusus

Surya.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan pesan khusus kepada Bupati Pati, Sudewo terkait pemakzulannya.

Ia menekankan bahwa pemerintahan di Kabupaten Pati harus tetap berjalan meskipun DPRD sudah membentuk panitia khusus (pansus) hak angket. 

Menurut Tito, hak angket merupakan mekanisme politik DPRD yang sah, tetapi tidak boleh menghentikan jalannya pemerintahan. 

“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” kata Tito, Senin (18/8/2025) dikutip dari Kompas.com.

Contoh Kasus Jember 

Tito kemudian menyinggung kasus serupa yang pernah terjadi di Jember, Jawa Timur. 

Kala itu, DPRD juga mengajukan pemakzulan terhadap bupati, namun pemerintahan tetap berjalan hingga ada keputusan dari Mahkamah Agung. 

"Sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan, sama seperti dulu waktu di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahnya oleh bupati waktu itu, Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi kuorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya," jelas Tito.

Saran untuk Sudewo 

Selain itu, Mendagri juga menyarankan agar Sudewo membangun komunikasi dengan warganya. 

Ia menilai penyampaian pesan kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang santun, apalagi menjelang aksi unjuk rasa susulan pada 25 Agustus 2025. 

“Silakan saja kalau Bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan cara yang lebih santun,” ucap Tito. 

Tito menegaskan masyarakat berhak menyampaikan pendapat di muka umum. 

Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi tidak berakhir dengan tindakan anarkis. 

“Jangan sampai terjadi aksi anarkis, menyampaikan pendapat boleh-boleh saja,” tambahnya.

Baca juga: Sosok Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra yang Akan Gantikan Sudewo, Jika Mundur