Percepatan KMP Terbentur Pendataan Aset Desa, DPMD Jatim Berharap Penyelarasan Kebijakan Di Pusat

Ringkasan Berita:

• DPMD Jatim menggelar rakor untuk percepatan operasional Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Jatim.
• Pemprov Jatim mendukung  pembangunan fisik dan operasionalisasi sarana dan prasarana KMP meski menghadapi kendala dalam pendataan aset desa.
• Saat ini ada kontradiksi data versi Kemendagri dan Simkopdes Kemenkop mengenai aset-aset desa termasuk aturan pemakaian Dana Desa untuk KMP.

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, Budi Sarwoto memastikan dukungan nyata dalam percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih (KMP) di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Budi saat Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa “Sinergitas Pembinaan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih”, Senin (24/11/2025).

"Pada prinsipnya Pemprov Jatim mendukung secara penuh pembangunan fisik dan operasionalisasi sarana dan prasarana KMP," kata Budi.

Budi menegaskan, kegiatan ini digagas untuk membangun sinergitas para stakeholder terutama Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa dalam pembinaan perencanaan pembangunan Desa.

Hal ini menurutnya penting untuk mendukung Percepatan Operasionalisasi KMP sekaligus rangka menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pihaknya telah melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan desa dalam mendukung KMP di Tuban, Jombang, Kabupaten Malang dan Bondowoso.

Menurutnya, saat ini ada beberapa tantangan yang perlu lebih intensif disinergikan, antara lain tentang pendataan aset desa untuk KMP. 

“Berdasarkan data per 18 November 2025,  ada perbedaan data laporan aset desa dari laporan konsolidasi Kemendagri dan Simkopdes Kemenkop,” katanya.

Data laporan aset desa di Jatim pada laporan konsolidasi Kemedagri, yang sudah melapor 2.064 desa (24,29 persen). Sementara yang belum melapor ada 6.659 desa (86,25 persen).

"Sedangkan data Simkopdes Kemenkop yang sudah melapor ada 5.487 desa (64,68 persen) dan belum lapor 4.460 desa (57,76 persen)," ujar Budi.

Penggunaan Dana Desa

Selain itu, desa mengalami kendala dalam menjalankan siklus perencanaan pembangunan desa sebagai amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Dana desa untuk ketahanan pangan masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan, namun terdapat kebijakan baru tentang pelaksanaan pembangunan fisik dan operasionalisasi gerai dan pergudangan KMP.

"Karena itu, perlunya sinergitas di tingkat pusat dalam menyelaraskan kebijakan pelaksanaan pembangunan fisik dan operasionalisasi gerai dan pergudangan KMP, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan konsep musdes," ujarnya.

Diketahui, rakor ini dihadiri 76 orang yang terdiri dari unsur Dinas PMD Kabupaten/Kota, Perwakilan Kepala Desa serta menghadirkan Narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. *****