Tak Terpengaruh Konflik PBNU, PCNU Tulungagung Siap Terima Putusan Akhir Gus Yahya Mundur Atau Tidak

Ringkasan Berita:

• PCNU Tulungagung menegaskan tidak akan terpengaruh dinamika di tubuh PBNU yang mendesak Ketua Umum Yahya Cholil Staquf mundur.
• Pengurus dan warga NU Tulungagung dikondisikan agar tetap kondusif dan ke depannya PCNU akan menerima putusan akhir PBNU. 
• Penyebab desakan mundur adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan AKN NU) yang diduga berkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional.

SURYA.CO.ID,TULUNGAGUNG - Konflik yang menghangat dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak berpengaruh pada jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tulungagung. 

Sebelumnya beredar rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengundurkan diri.

Bahkan Gus Yahya diberi ultimatum jika dalam waktu 3 hari tidak mundur maka akan diberhentikan sebagai Ketua Umum PBNU. 

“PCNU (Tulungagung) tidak terimbas langsung. Itu masalah internal PBNU,” jelas Ketua PCNU Tulungagung, KH Bagus Ahmadi, Minggu (23/11/2025).

KH Bagus menambahkan, PCNU Tulungagung akan mengikuti proses di PBNU karena ini saat ini belum final. Sejauh ini masih dilakukan upaya untuk kebaikan bersama.

Sementara di tataran bawah, Bagus mengaku mengondisikan pengurus dan warga NU agar tetap kondusif. “Kami tidak terpengaruh dinamika di PBNU. Tetap melakukan kegiatan dan program di bawah,” ucapnya.

Sebelumnya Ketua Umum PBNU, Gus Yahya mengajak semua ketua PCNU dan PWNU seluruh Indonesia untuk Zoom meeting, Jumat (21/11/2025).

Dalam rapat daring itu Gus Yahya menyampaikan kondisi terakhir yang terjadi di pusat. Gus Yahya juga menggelar rapat tertutup dengan PWNU seluruh Indonesia di Surabaya, Sabtu (22/11/2025).

“Kami belum menerima secara resmi hasil rapat dengan PWNU. Yakin semua berusaha mengondisikan NU tidak pecah, tidak menimbulkan hal yang buruk,” tegasnya.

Selain melihat dan menunggu, Bagus mengaku akan menerima apa pun nantinya keputusan dari PBNU. Ia juga memberi imbauan ke warga NU agar menjaga kerukunan dan ketenangan di bawah.

Semua warga NU diminta tetap melakukan kegiatan di tingkat cabang sampai ranting. “Apa yang terjadi di PBNU tidak mengganggu kami. Kalau pun ketua umum diganti, tidak berpengaruh di bawah,” katanya.

Lebih jauh, Bagus mengakui mekanisme tertinggi di PBNU ada di tangan syuriyah. Karena itu keputusan syuriyah PBNU diyakini akan menentukan akhir dari masalah di PBNU. 

Termasuk jika syuriyah menginginkan ketua umum mundur dari jabatannya. “Tetapi bagi kami, (ketua umum, red) mundur atau tidak, tidak ada masalah. Apa pun putusan PBNU, kami siap menerima,” pungkasnya. 

Gus Yahya Menolak Mundur

Sebelumnya Gus Yahya sudah menegaskan tak akan mundur dari jabatannya meskipun mendapat desakan dari Syuriah.

Secara ketentuan organisasi, Gus Yahya mengatakan hasil rapat harian Syuriah yang sebelumnya mendesak ia mundur, tidak bisa jadi alasan.

Hal ini ditegaskan Gus Yahya seusai ia menggelar rapat dengan jajaran PWNU dari berbagai daerah di Indonesia yang dipusatkan di Hotel Novotel Samator Surabaya, Minggu (23/11/2025) dini hari.

Rapat ini diikuti puluhan perwakilan PWNU. Dalam rapat tertutup itu, Gus Yahya mengatakan, sudah menjelaskan persoalan yang terjadi belakangan ini.

"Mereka saya persilakan untuk melakukan koordinasi di antara PWNU untuk membuat kesepakatan menyikapi apa yang sedang berlangsung ini. Mereka akan bekerja independen," kata Gus Yahya.

Permintaan mundur itu diketahui dari risalah rapat harian Syuriah di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025) lalu. Dalam edaran yang tersebar tersebut juga memberikan tenggat waktu.

Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Gus Yahya akan diberhentikan sebagai Ketua Umum PBNU. Risalah ini diteken oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

Salah satu sorotan utama adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional.

Syuriyah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan Maqashidul Qanun Asasi NU serta arah perjuangan organisasi dalam membela kemanusiaan.

Selain itu, AKN NU dinilai tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, khususnya terkait prosedur pemberhentian dan penggantian fungsionaris.

Gus Yahya menyampaikan 4 poin penting yang membuatnya tidak akan mundur dari Ketua umum PBNU. Pertama, belum menerima dokumen resmi.

Gus Yahya menyatakan, hingga saat ini belum menerima dokumen fisik apa pun secara resmi dari Syuriah termasuk hasil rapat beberapa waktu lalu yang meminta ia mundur sebagai ketua umum.

Sementara salinan risalah rapat Syuriah yang beredar tersebut, dinilai tidak memenuhi standar resmi organisasi.

"Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangan digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan, kapan tanda tangannya oleh siapa dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Gus Yahya.

Kemudian Gus Yahya menilai karena ia terpilih dari forum Muktamar ke-34 di Lampung pada tahun 2021 lalu, sehingga harus menuntaskan satu periode kepemimpinan selama lima tahun.

"Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya mendapat mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun, In Syaa Allah saya sanggup," tukasnya.

Selain menyoroti soal surat, Gus Yahya juga mengatakan secara AD/ART, rapat harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus apalagi mencopot jabatan ketua umum.

"Jadi maka kalau kemudian rapat harian Syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah," tandas Gus Yahya.

Lebih jauh, Gus Yahya merasa yakin gonjang-ganjing di internal ini, akan segera kelar. "In Syaa Allah akan ditemukan jalan keluar yang baik untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Ini yang kita harapkan dan saya tidak akan berhenti untuk mengupayakan hal itu," ujarnya. *****