Pemkab Sidoarjo Bentuk Satgas untuk Pembebasan Lahan Flyover Gedangan, Rp 200 Miliar Sudah Disiapkan

Ringkasan Berita:

• Pembebasan lahan Flyover Gedangan di Sidoarjo, Jatim, dimulai 2026 dengan satgas khusus dari BPN, Kejaksaan, dan instansi terkait.
• Anggaran pembebasan lahan mencapai Rp 340 miliar, Pemkab Sidoarjo siapkan Rp 200 miliar.
• Penlok jadi syarat appraisal sebelum pembebasan lahan, ditargetkan selesai tepat waktu untuk atasi kemacetan.

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), memastikan pembangunan Flyover Gedangan tetap berjalan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Proses pembebasan lahan dijadwalkan mulai tahun 2026.

Pembentukan Satgas Pembebasan Lahan Disepakati

Rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan, mulai dimatangkan dalam rapat koordinasi di Pemkab Sidoarjo, Rabu (19/11/2025). 

Rapat tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi, Forkopimda, BPN Sidoarjo, DPRD dan sejumlah instansi.

Hasil rapat menyepakati pembentukan Satgas Pembebasan Lahan yang beranggotakan unsur BPN, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya. 

Satgas ini bertugas memastikan proses pembebasan berjalan cepat dan sesuai regulasi.

Anggaran Pembebasan Capai Rp 340 Miliar

Bupati Subandi menyampaikan, bahwa tahap pertama pembangunan akan dimulai dari pembebasan lahan. 

Proses persiapan kini sedang berjalan dan eksekusi ditargetkan dimulai 2026.

Kebutuhan anggaran pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 340 miliar. Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan Rp 200 miliar, sedangkan sisanya akan diajukan ke pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Forkopimda menyimpulkan bahwa Flyover Gedangan tetap berjalan. Kami juga akan membentuk satgas pembebasan lahan,” ujar Subandi.

Flyover Gedangan sendiri dirancang Kementerian PUPR sepanjang 475 meter, dengan total lahan terdampak 157 bidang, mayoritas merupakan bidang usaha. Di antaranya terdapat kantor Polsek Gedangan dan sebuah masjid.

Trase 13.400 Meter Persegi, Appraisal Menunggu Terbitnya Penlok

Total lahan yang masuk trase pembangunan mencapai 13.400 meter persegi, belum termasuk tanah sisa yang tidak dapat dimanfaatkan. 

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan anggaran minimal sekitar Rp 260 miliar, dan dapat meningkat hingga Rp 340 miliar setelah menghitung lahan tambahan.

Subandi menjelaskan, bahwa appraisal nilai lahan hanya dapat dilakukan setelah terbitnya Penetapan Lokasi (Penlok). 

Jika ada bidang tanah bernilai tinggi atau menimbulkan keberatan, penanganannya akan melibatkan BPN dan pengadilan.