Hadir di Kota Pasuruan, Mensos Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Harus Bebas Titipan dan Intervensi

Ringkasan Berita:

• Mensos Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat harus bebas praktik titip-menitip siswa, termasuk oleh pejabat daerah, dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan, Jatim, Sabtu (15/11/2025).
• Sekolah Rakyat disebut sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu dengan dukungan penuh paket bantuan pemerintah.
• Kemensos memastikan 166 titik Sekolah Rakyat telah berjalan dan menegaskan transparansi sebagai syarat utama program.

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak boleh tercoreng praktik titip-menitip siswa, termasuk yang dilakukan pejabat daerah maupun pihak berkedudukan.

Penegasan itu, disampaikan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (15/11/2025).

Sekolah Rakyat sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

Mensos Gus Ipul tiba di lokasi sekitar pukul 09.40 WIB, dan disambut berbagai penampilan siswa Sekolah Rakyat, mulai dari hadrah, tari tradisional, paduan suara hingga pembacaan puisi.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Mainur Shafa (12), siswa SRMP 28 Kota Pasuruan, yang membacakan puisi berjudul “Terang Kecil dari Pasuruan”.

Dalam sambutannya, Gus Ipul menerangkan, bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan alternatif, melainkan sistem terpadu yang menyasar keluarga siswa secara menyeluruh.

“Anak-anak ini adalah mereka yang selama ini tidak terbawa dalam proses pembangunan. Karena itu negara hadir bukan hanya lewat kelas belajar, tetapi lewat pemberdayaan keluarga,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keluarga siswa otomatis masuk ke dalam paket program utama Presiden Prabowo Subianto, mulai dari bantuan rumah layak huni, kepesertaan Kopdes Merah Putih, bansos lengkap, jaminan kesehatan, makanan bergizi gratis hingga cek kesehatan rutin.

Tak Ada Ruang untuk Suap dan Titipan Siswa

Di hadapan pemerintah daerah, pendamping sosial, dan pemangku kepentingan, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat wajib dijaga dari semua bentuk intervensi.

“Tidak boleh ada suap, tidak boleh ada sogok, titipan juga tidak boleh. Wali kota tidak boleh titip, bupati tidak boleh titip, lurah tidak boleh titip, camat tidak boleh titip, menteri pun tidak boleh titip. Pendamping juga tidak boleh,” tegasnya.

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat harus menjadi contoh transparansi karena menyangkut masa depan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

166 Titik Berjalan, 104 Titik Sedang Disiapkan

Kementerian Sosial mencatat, terdapat 166 titik Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, 104 lahan baru sedang dipersiapkan untuk pembangunan sekolah permanen.

Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo, Wakil Wali Kota Pasuruan Mokhamad Nawawi, Kadinsos Jatim Restu Novi Widiani, unsur Forkopimda, serta pilar-pilar sosial seperti PKH, TKSK, Tagana, Karang Taruna dan Pelopor Perdamaian.

Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, mengapresiasi program tersebut, karena dinilai membuka kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk berkembang secara setara.

“Ketika fasilitas dan ruang yang sama diberikan, kami melihat bahwa mereka punya potensi yang tidak kalah dari siswa manapun,” ujarnya.