Bondowoso Hanya Tawarkan 11 Tender Konstruksi Pada 2025, Peminat Turun Akibat Penerapan E-Purchasing

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bondowoso hanya menawarkan 11 tender paket pengerjaan fisik tahun 2025, berbanding jauh dengan tahun 2024 yang membuka 76 paket.
• Penyebab terbatasnya paket tender fisik itu karena efisiensi anggaran dari pemerintah dan berkurang minat pencari tender akibat sistem dialihkan ke e-purchasing.
• Pemkab Bondowoso memperketat persyaratan tender dan pesertanya karena diawasi ketat dari lembaga terkait seperti KPK.

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Paket tender yang ditawarkan Pemkab Bondowoso pada tahun anggaran 2025 ternyata sangat kecil dan menurun drastis dibandingkan tahun 2024.

Pada tahun 2025, pemda hanya memiliki 11 paket tender konstruksi, dan diperkirakan tidak akan bertambah lagi karena APBD Perubahan (P-APBD) 2025 sudah tidak memuat paket tender sama sekali. 

Penyebabnya, tentu saja karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan minimal proses tender butuh satu setengah bulan. Dibandingkan tahun 2024, paket tender fisik ini sangat mencolok karena tahun lalu ada 76 paket.

Efisiensi Anggaran dan E-Purchasing

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemkab Bondowoso, Eko Pribadi, penyebabnya karena dua hal. Pertama efisiensi anggaran. "Untuk konstruksi di atas Rp 400 juta itu harus masuk tender," jelas Eko, Jumat (14/11/2025).

Alasan kedua, kata Eko, banyak paket yang dialihkan menggunakan metode e-purchasing melalui katalog elektronik versi terbaru. Atau dikenal katalog elektronik versi 6 yang menggunakan sistem etalase seperti marketplace.

“Penyedia memasang kategori barangnya. Ada aspal, aspal lapen, aspal aires. Jadi banyak yang bergeser ke application, bukan tender,” terangnya.

Pergantian sistem ini membuat volume tender otomatis berkurang, karena barang atau pekerjaan dapat langsung dibeli melalui katalog.

Meski begitu, kata Eko, masih ada beberapa pekerjaan konstruksi yang tetap memerlukan tender. Karenanya masih ada 11 proyek di tahun 2025.

Belasan proyek tersebut berada di bawah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan satu paket di Dinas Peternakan.

Ia menegaskan bahwa sistem tender kini jauh lebih ketat dan transparan, sehingga tidak ada ruang permainan. 

Proses evaluasi dapat diawasi dan sewaktu-waktu diperiksa lembaga seperti KPK. “Kertas kerja teman-teman harus di-upload. Semua bisa diaudit,” tegasnya.

Ditanya mengenai proyeksi paket tender tahun 2026, Eko menyebut, data masih dalam tahap penyusunan karena rancangan program kerja setiap OPD masih dibahas. ****