Warga Desa Tirak Ngawi Protes Penjaringan Perangkat Desa, Minta Tes Manual Digelar

Ringkasan Berita:

• Puluhan warga Desa Tirak, Ngawi, Jaitm, protes penjaringan perangkat desa, minta tes manual.
• Massa nilai tes CAT tidak ramah teknologi, minta kajian ulang dan transparansi.
• Kuasa hukum siapkan gugatan, kaji legalitas proses seleksi perangkat desa.

SURYA.CO.ID, NGAWI - Puluhan warga Desa Tirak, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Jatim), mendatangi kantor desa setempat pada Sabtu (1/11/2025) sore. 

Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Tirak Peduli Demokrasi, menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan penjaringan perangkat desa.

Selama aksi berlangsung, tidak ada perwakilan pemerintah desa yang menemui massa. 

Warga hanya menyuarakan tuntutan agar proses seleksi dikaji ulang dan dilakukan secara manual, bukan berbasis teknologi seperti sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Masyarakat meminta pelaksanaannya dilakukan secara manual. Dalam Peraturan Bupati tidak wajib CAT, bisa tulis manual,” ujar Ekhmon Prastiyo, perwakilan massa aksi.

Warga Nilai Tes CAT Tidak Ramah Teknologi, Minta Penundaan Jadwal

Ekhmon menilai, banyak peserta seleksi belum memahami penggunaan teknologi, sehingga pelaksanaan tes berbasis CAT dinilai tidak adil. 

Ia meminta panitia seleksi mengacu pada peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan transparansi hasil.

“Kalau tes manual, masyarakat bisa ikut mengawal hasilnya. Harapannya ada pengkajian ulang dan penundaan jadwal agar peserta bisa mempelajari aturan yang benar,” tambahnya.

Kuasa Hukum Siapkan Gugatan, Kaji Legalitas Proses Seleksi

Kuasa hukum massa aksi, Ali Muqorobin, menyatakan akan mempelajari masukan warga sebagai bahan pengajuan gugatan. 

Ia menyoroti legalitas proses seleksi, dan akan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Kami akan menyusun bahan gugatan dan menilai apakah proses seleksi sesuai ketentuan atau tidak,” tegas Ali.

Aksi ini, menjadi sorotan publik di Ngawi, menandai meningkatnya partisipasi warga dalam mengawal proses demokrasi di tingkat desa.