Dorong Percepatan JLS Banyuwangi, BPK Kumpulkan Pemangku Kebijakan Agar Muluskan Pelepasan Lahan

SURYA.CO.ID, BANYUWANG - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mendorong percepatan pembangunan jalur lintas selatan (JLS) atau biasa juga disebut Jalur Pantai Selatan (Pansela). 

Karena itulah, BPK datang ke Banyuwangi dan mempertemukan beberapa pihak agar proyek strategis nasional itu bisa segera dilanjutkan.

Rakor Pembangunan JLS berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Jumat (24/10/2025). Rakor dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Slamet Edy Purnomo; Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhansul Khaq; dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Peserta rakor antara lain Plt Dirut Perhutani, Natalas Anis Harjanto; Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari; Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga, M Agus Setiawan; Kepala Divisi SPI PT Perkebunan Nusantara III, Herry Nurudin.

"Pertemuan ini terkait percepatan penyelesaian jalur Pansela mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti,” ujar anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo.

Edy menegaskan, Pansela ini termasuk Program Strategis Nasional (PSN) karenanya BPK dalam posisi turut mendukung dengan memfasilitasi pertemuan agar PSN segera terwujud dan agenda pembangunan nasional bisa dijalankan dengan baik.

Edy menyatakan, JLS merupakan PSN yang harus segera direalisasikan karena ini berdampak ekonomi besar dan membawa lancarnya jalur distribusi di jalur selatan. 

"Banyuwangi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat banyak seperti kelautan dan pertanian dan pariwisata yang perlu untuk terus didorong dengan infrastruktur yang baik. Salah satunya dengan connecting infrastruktur darat lewat JLS Pansela,” kata Edy.

JLS Pansela di Banyuwangi mencakup total panjang 100 KM, dari batas Jember – Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. 

Sisa jalan yang belum terbangun sepanjang 14,1 KM, dengan rincian melewati kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 KM serta kawasan perkebunan Selogiri dan Malangsari PTPN I Regional 5, sepanjang 7,83 KM.

Edy menjelaskan, kendala pembangunan JLS di ruas Banyuwangi-Jember terkait masalah teknis dan kebijakan. Salah satunya terkait proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS. 

Edy menyebut, proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS bukan hal yang mudah karena melibatkan banyak pihak.

"Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN, maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus berfokus pada kepentingan nasional," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, pihak-pihak terkait telah sepakat dan sejalan agar proyek tersebut bisa segera kembali terlaksana. Ia berharap, hasil pertemuan bisa ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan.

"Alhamdulillah, dalam pertemuan hari ini yang dihadiri berbagai pihak sudah ditemukan solusi bersama. Mudah-mudahan, akselerasi pembangunan Pansela bisa segera dilakukan," ujarnya.