Sosok Supratman yang Pimpin Rapat Kades se-Lamongan dan Tegas Tolak Sinergi dengan LSM

Dalam rekaman itu disebutkan bahwa tujuh kecamatan di Lamongan disebut telah menyetujui MoU dengan LSM. Namun kabar tersebut dibantah keras oleh para kades yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Dengan adanya sikap bersama ini, para kepala desa di Lamongan berharap tidak ada lagi upaya yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau tekanan terhadap pemerintah desa dalam bentuk apa pun.

Sosok Supratman

Menurut penelusuran SURYA.co.id, Supratman, S.H. adalah Kepala Desa Ngayung yang terletak di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa dalam mengelola pemerintahan desa.

Di bawah kepemimpinannya, Desa Ngayung memiliki fasilitas pemerintahan yang memadai, termasuk kantor kepala desa yang berstatus aset desa dan dinilai dalam kondisi layak digunakan.

Wilayah desa ini sendiri berada di kawasan datar, sehingga mendukung aktivitas pertanian dan sosial masyarakat dengan baik.

Selain menjalankan tugas administratif, Supratman juga aktif dalam berbagai forum koordinasi antar kepala desa di Kabupaten Lamongan.

Salah satu sikap tegasnya yang sempat menjadi perhatian publik adalah ketika ia memimpin rapat koordinasi kepala desa se-Lamongan untuk menolak tawaran kerja sama (MoU) dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam rapat tersebut, Supratman menegaskan bahwa keputusan menolak tawaran tersebut merupakan hasil musyawarah bersama berdasarkan pertimbangan dan pengalaman para kepala desa lainnya.

Dengan latar belakang hukum yang ditunjukkan melalui gelar S.H. di belakang namanya, Supratman dinilai memahami betul aspek legal dan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepemimpinannya yang tegas, rasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadikan dirinya salah satu figur kepala desa yang cukup disegani di wilayah Lamongan.

Penolakan yang dilakukan ratusan kepala desa di Lamongan terhadap permintaan kerja sama dalam bentuk MoU dari sejumlah LSM menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan banyak desa sekaligus. Dari keterangan yang disampaikan para kades, tampak ada kekhawatiran mengenai transparansi dan tujuan di balik ajakan kerja sama tersebut.

Namun di sisi lain, langkah LSM dalam mengusulkan kerja sama juga bisa saja didasari oleh niat untuk memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah desa. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang terbuka, kerja sama antara LSM dan desa sebenarnya memiliki potensi positif, selama disertai kejelasan mekanisme, manfaat, dan legalitasnya.

Rapat koordinasi yang diadakan di Dinas PMD Lamongan menunjukkan bahwa para kades merasa perlu mengambil sikap kolektif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pernyataan tegas “kami semua sepakat menolak MoU dengan LSM tersebut” yang disampaikan oleh Kades Supratman mencerminkan kehati-hatian pemerintah desa dalam menjaga integritas dan kemandirian administrasi di tingkat lokal.