Pemkab Kediri Berharap Dukungan Pemerintah Pusat untuk Perbaikan Gedung yang Rusak Akibat Kerusuhan

Tim Kementerian PUPR Surabaya dan tim ahli dari Jakarta, meninjau sejumlah gedung pemerintahan Kabupaten Kediri, Jatim, yang terdampak kerusuhan

Penulis: Isya Anshori | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Isya Anshori
OBSERVASI - Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Surabaya bersama tim ahli dari Jakarta, turun langsung meninjau sejumlah gedung pemerintahan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang terdampak kerusuhan beberapa waktu lalu, Kamis (11/9/2025). 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Surabaya, bersama tim ahli dari Jakarta, turun langsung meninjau sejumlah gedung pemerintahan Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim) yang terdampak kerusuhan beberapa waktu lalu, Kamis (11/9/2025).

Ada 4 gedung yang menjadi objek pemeriksaan, 3 di antaranya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. Yakni Gedung Sekretariat Daerah (Sekda), Gedung DPRD dan Gedung Bupati. 

Sementara satu gedung lainnya, merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), yaitu Gedung Samsat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri, Muhammad Erfin Fatoni, mengatakan jika pengecekan hari ini belum menghasilkan kesimpulan final. 

"Masih diperlukan analisis lebih lanjut. Tujuannya untuk menilai apakah gedung-gedung ini perlu pembangunan total atau cukup dilakukan rehabilitasi," jelas Erfin.

Menurutnya, kunjungan kali ini juga belum bisa memastikan bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat. 

Belum ada kejelasan, apakah Kementerian PUPR akan menanggung penuh biaya pembangunan atau hanya sebagian.

"Yang ingin dipastikan adalah kategori kerusakan. Apakah sudah masuk rusak berat yang harus dibangun ulang dari nol, atau cukup direhabilitasi," imbuh Erfin.

Menurut Erfin, hal ini merupakan peninjauan kedua yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. 

Dari hasil analisis internal Pemkab Kediri sebelumnya, nilai kerugian untuk 3 gedung pemerintahan ditaksir mencapai Rp 136 miliar. 

Jika ditambah dengan kerugian pada kendaraan dan peralatan kantor, total kerugian akibat kerusuhan melonjak hingga Rp 160 miliar.

Data Pemkab Kediri menunjukkan peralatan dan mesin yang terdampak mencapai 4.723 item, dengan nilai kerugian sekitar Rp 23,9 miliar. 

Selain PUPR, kajian teknis juga dilakukan oleh tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). 

Hari ini, merupakan kunjungan ketiga ITS untuk pengumpulan data akhir. 

Laporan pendahuluan dijadwalkan selesai dalam waktu dekat, sedangkan laporan final diperkirakan rampung satu minggu setelahnya.

Halaman
12
Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved