Pulang dari KPK, Bupati Kang Giri Ajak Pejabat Pemkab Ponorogo Tertib Administrasi

Bupati Sugiri Sancoko minta pejabat Pemkab Ponorogo, Jatim, introspeksi usai kunjungan ke KPK, dorong tata kelola dan akuntabilitas APBD.

Penulis: Pramita Kusumaningrum | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Pramita Kusumaningrum
INTROSPEKSI - Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat menerangkan “Oleh-oleh dari KPK” di Gedung Sasana Praja, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (27/10/2025). Kang Giri meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. 
Ringkasan Berita:
  • Bupati Sugiri Sancoko minta pejabat Pemkab Ponorogo, Jatim, introspeksi dan benahi tata kelola usai kunjungan ke KPK.
  • Evaluasi pokir, perencanaan program, dan pengelolaan keuangan jadi fokus pembenahan.
  • Kunjungan ke KPK dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, kepala OPD, dan pimpinan DPRD Ponorogo.

 

SURYA.CO.ID, PONOROGO — Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membawa “oleh-oleh” penting usai memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (23/10/2025). 

Bupati Kang Giri meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Pasti ada yang tidak patuh aturan. Banyak yang keliru soal aspirasi dan pokir, semuanya harus detil secara aturan,” ujar Kang Giri, Senin (27/10/2025).

Baca juga: Bupati Sugiri Sancoko Serta Pejabat Pemkab Ponorogo ke Kantor KPK Jakarta, Ada Apa?

Evaluasi Pokir dan Perencanaan Program

Kang Giri menekankan pentingnya pembenahan dalam perencanaan program, penyerapan aspirasi masyarakat dan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. 

Ia menyebut, bahwa kesalahan administratif sekecil apa pun, bisa berdampak besar.

“Jangan sampai hal-hal sepele seperti telat usulan atau salah tanggal jadi kesalahan besar,” tegas Kang Giri.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari sub penyusunan program (sungram), pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala bidang, sekretaris dinas hingga kepala dinas untuk berkoordinasi dan berbenah.

Akuntabilitas dan Dampak Nyata ke Masyarakat

Bupati dua periode ini juga menekankan, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berdampak langsung pada masyarakat. 

Kang Giri berharap, seluruh pejabat memahami pentingnya akuntabilitas dan sinergi dalam pelaksanaan program.

“Kami ingin semua pihak introspeksi. Sehelai uang harus berguna bagi kemaslahatan umat. Pertanggungjawaban APBD harus mencakup output, impact, outcome dan benefit,” pungkasnya.

Kunjungan ke Kantor KPK Dihadiri Pejabat Ponorogo

Kunjungan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dihadiri oleh Bupati Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, Sekda Pemkab Ponorogo, sejumlah kepala OPD, serta pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo

Pertemuan tersebut, menjadi momen penting dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved