Bupati Bangkalan Warning Perusahaan Besar Agar Rekrut Tenaga Lokal, BLK Juga Wajib Naik Level

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan menangkap ketidaksesuaian antara meningkatnya kehadiran perusahaan-perusahaan besar dengan terserapnya tenaga kerja lokal.

Apalagi pemda tengah berupaya memberdayakan masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran di Bangkalan.

Akibat masih minimnya daya serap tenaga kerja lokal itu, Disperinaker secara implisit memberikan kartu kuning kepada perusahaan-perusahaan besar di sana.

Bukan kartu untuk pencari kerja, kartu kuning ini seperti peringatan agar perusahaan besar di Bangkalan juga menggunakan tenaga alih daya atau outsourcing dari masyarakat lokal.

Ini kali pertama kartu kuning dirilis Disperinaker sebagai imbauan dari Bupati Bangkalan, Lukman Hakim agar perusahaan-perusahaan besar menyerap tenaga kerja dari Bangkalan. 

“Harapannya, ada penyerapan tenaga kerja asli Bangkalan, sekaligus menciptakan circular economy di Bangkalan. Sehingga perekonomian Bangkalan tidak bocor, apalagi sampai ke Surabaya,” ungkap Kepala Disperinaker Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana kepada SURYA, Kamis (28/8/2025). 

Begitu dilantik sebagai Kepala Disperinaker Bangkalan pada 20 Agustus 2025 lalu, Jemmi langsung membuka peraturan Kementerian Tenaga Kerja yang bisa diberlakukan secara rigid di Bangkalan. 

“Secara normatif memang ada regulasi yang mengatur pemberdayaan masyarakat. Namun pelaksanaan tidak bisa sekaku itu, kami malah sangat mengharapkan ada feedback dari perusahaan-perusahaan besar di Bangkalan,” tegas mantan Kepala Bidang Promosi DPMPTSP Bangkalan itu. 

Kawasan pesisir Barat Kota Bangkalan, tepatnya di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota selama ini mulai mengukuhkan diri sebagai Kawasan Industri Kemaritiman. 

Bahkan dalam perkembangannya, tidak mustahil kelak akan menjelma sebagai Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Industri Kemaritiman seperti halnya Batam, Cilegon, dan Tanjung Priok. 

Wilayah pesisir Barat Kota Bangkalan yang berbatasan dengan Gresik terus berkembang menjadi primadona bagi para pelaku usaha galangan kapal berskala besar. 

Selain PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia yang telah beroperasi sejak 1992, ada pula PT Tri Warako dan PT Galangan Samudra Madura. Saat ini sedang berproses, PT Aatikah Lubna akan menempati lahan seluas 4,5 hektare.

Perusahaan tersebut akan concern di bidang Military Speciality atau Dedicated Shipyard. Artinya, galangan kapal itu mengerjakan perawatan berkala, perbaikan kapal perang milik TNI AL, bahkan nantinya memproduksi kapal perang baru. 

Jemmi memaparkan, perkembangan industri kemaritiman di kawasan pesisir Barat Kota Bangkalan sangat pesat. Tercatat ada 6 perusahaan shipyard dan segera berjumlah 7 perusahaan yang beroperasi penuh. 

“Kalau mereka membutuhkan tenaga pengelasan, seperti tenaga electrical, sandblasting, pengecatan yang tersertifikasi dan mungkin dinilai minim ketersediaannya di Bangkalan, kami siap mengupayakan dengan memaksimalkan BLK (Balai Latihan Kerja),” papar Jemmi.