Gedung Pemkab dan DPRD Tuban Digeruduk Mahasiswa Gara-gara Dugaan Penyelewengan Pupuk Subsidi

SURYA.CO.ID, TUBAN - Dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim), memicu aksi demonstrasi yang digelar Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban, Kamis (21/8/2025).

Aksi tersebut berlangsung di dua titik, yakni di depan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, dan dilanjutkan ke depan gedung DPRD Tuban. Puluhan mahasiswa membawa 6 poin tuntutan, yaitu :

1. Audit menyeluruh terhadap berita acara distribusi pupuk di Kabupaten Tuban.
2. Keterbukaan informasi publik berupa transparansi kuota, distribusi, dan penerima pupuk.
3. Membuat ruang pengaduan cepat dan independen yang dapat diakses masyarakat.
4. Pemberian sanksi tegas kepada distributor atau kios yang menyalahi aturan distribusi.
5. Menjamin alokasi dan ketersediaan pupuk subsidi sesuai kuota.
6. Memastikan harga pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Ketua PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap petani yang kian kesulitan mendapatkan pupuk.

“Kami melihat belakangan ini terdapat dugaan permainan distribusi pupuk, sehingga petani kesulitan mencari pupuk,” ujarnya.

Menurutnya, alokasi pupuk di Tuban tahun ini justru berkurang, dibanding tahun sebelumnya, padahal Tuban termasuk salah satu daerah dengan kuota tertinggi di Jatim.

“Memang sangat minim, satu tahun harusnya 48 rit truk, tapi sampai saat ini baru 8 rit yang terealisasi,” imbuh Ahmad.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban, Agus Wijaya yang menemui massa peserta aksi, menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa. 

Ia mengakui, sebagian kendala yang disuarakan para mahasiswa ini memang benar terjadi, namun pemerintah daerah terus melakukan upaya penyelesaian.

“Intinya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman PMII. Sebagian kendala yang disampaikan memang benar adanya, dan kami sudah melakukan langkah penyelesaian serta punishment kepada pihak yang melanggar,” ujar Agus.

Ia juga menambahkan, bahwa Pemkab Tuban bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi rutin dengan distributor maupun kios pupuk, agar pasokan tetap aman.

Sementara itu, saat massa aksi bergeser ke gedung DPRD Tuban, mereka ditemui oleh Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo. 

Ia menegaskan pentingnya transparansi distribusi pupuk agar benar-benar sampai kepada petani.

“Kuota harus jelas, kecamatan ini berapa, desa ini berapa, dan itu harus diketahui publik. Termasuk harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, itu yang harus diterima petani, tidak boleh ada pelanggaran lagi,” ujar Tulus.

Ia juga menyebut, kuota pupuk subsidi di Tuban tahun 2025 tercatat 74.000 ton untuk Urea, 57.000 ton untuk NPK, dan 18.000 ton untuk pupuk organik.

“Karena kuota dan anggaran untuk Tuban cukup besar, maka perlu pengawasan ketat agar pupuk benar-benar bermanfaat bagi petani,” pungkas Tulus.