Di Depan Menko Zulhas, Menkop, dan Mendes, Khofifah Sebut KDMP dan MBG Jadi Program Prioritas Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi Program Prioritas Nasional Presiden yang fokus pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Setda Provinsi Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (21/8/2025).

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, para Wakil Menteri, serta jajaran Bupati/Wali Kota dan Forkopimda Jatim.

Gubernur Khofifah optimistis kehadiran para Menteri, Wakil Menteri, pimpinan Danantara, dan BUMN akan menghadirkan solusi nyata atas sejumlah kendala di daerah, mulai dari penguatan KDKMP, penyelenggaraan MBG, hingga upaya menjaga ketahanan pangan.

“Insyaallah kita bisa lari cepat sebagai bagian dari tim penyukses program Presiden supaya capaiannya bisa maksimal. Penguatan ini harus berseiring. Di provinsi tentu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati. Kalau MBG dengan Koarmada, sementara di kabupaten/kota bersama Dandim. Kami siap melakukan penguatan dan percepatan,” ujar Gubernur Khofifah.

Khofifah memaparkan hingga kini terdapat 8.494 KDKMP di Jawa Timur yang telah berbadan hukum.

Dari jumlah tersebut, 8.420 atau 99 persen merupakan koperasi baru, sementara 74 lainnya merupakan pengembangan koperasi yang sudah ada.

Sebanyak 68 KDKMP juga telah beroperasi di berbagai kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, 9 menjadi mockup nasional, sementara 59 lainnya sudah menjalankan usaha.

Meski demikian, Khofifah tak menutup mata adanya berbagai kendala di lapangan, mulai dari masalah permodalan, skema pembayaran, hingga regulasi.

“Maka lewat rapat hari ini kita berharap ada solusi bersama,” tegasnya.

Terkait Program MBG, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Jatim telah menerbitkan SK Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/605/013/2025.

Di Jawa Timur terdapat 714 SPPG dengan total 16.930 petugas berdasarkan jenis tugasnya.

Menurut Gubernur Khofifah, jika program ini berjalan maksimal, dampaknya akan signifikan bagi penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UKM, hingga peningkatan produk pertanian lokal.

Ia juga memberikan rekomendasi agar peran perwakilan BGN dapat dioptimalkan.

“Kalau tempatnya masih butuh, ada gedung kecil di depan Grahadi sebelah kiri, silakan digunakan. Pangdam, Kapolda, Kajati bisa bersama-sama di sana,” jelasnya.

Di sektor ketahanan pangan, Khofifah menyampaikan bahwa dalam enam tahun terakhir kinerja Jawa Timur meningkat signifikan.

Namun, ia mengingatkan perlunya intervensi khusus agar beras medium hasil Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat terserap lebih banyak di pasar tradisional.

Dikatakannya, 1 September ini BPS turun, konsumsi rumah tangga paling tinggi adalah beras.

Kemampuan mereka adalah beras medium tapi mereka tidak temukan itu sehingga beli premium.

Maka ini akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah khususnya Jatim.

“Alhamdulillah nilai tukar petani di Jatim terus meningkat. Kita adalah lumbung pangan nasional dengan surplus yang cukup besar. Bupati/Wali Kota perlu lebih sering turun agar masyarakat bisa mendapatkan beras medium sesuai daya beli mereka. Kalau tidak, mereka terpaksa membeli premium, dan ini akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan di daerah,” tegasnya menambahkan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur yang berhasil menuntaskan 8.494 KDKMP.

Menurutnya, saat ini KDKMP di Jatim menunjukkan progress positif, sehingga diproyeksikan menjadi percontohan ke depannya.

“Bu Gubernur sangat menguasai materi, luar biasa. Capek saya jadi hilang. Semoga Jatim bisa menjadi pilot project bagi daerah lain,” ungkap Zulkifli.

Meski begitu, sejumlah penguatan masih harus dilakukan untuk menjaga napas panjang KDKMP.

Maka, pembentukan satgas menjadi hal penting.

Mereka akan membina sekaligus mengawasi kinerja.

“Kalau bisa, tiga tahun KDKMP dibina oleh satgas agar lebih kokoh,” tegasnya.

Senada dengan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi turut menyampaikan apresiasi terhadap Jatim sebagai provinsi yang tercepat dalam Pembentukan KDKMP dan menjadi contoh bagi provinsi lain.

“Karena Gubernurnya orang koperasi. Maka harapannya bisa menularkan kesuksesannya dan memberi contoh bagi daerah lain khususnya program KDKMP,” pungkasnya.